Agung Laksono mau ketemu JK terkait tawaran Ical

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Ketua DPP Golkar versi Munas Ancol Ace Hasan Syadzily mengatakan, pihaknya sangat membuka diri untuk jalan islah antarkedua kubu di internal Golkar. Namun, dirinya juga meminta pihak Aburizal Bakrie (Ical) tidak terus melakukan upaya hukum, selama kedua kubu menuju kesepakatan islah tersebut.

"Tentu sebagaimana yang kami sampaikan, kami terbuka. Tapi bagaimana proses islah dilakukan kalau ARB masih terus melakukan upaya hukum, seperti PTUN, dan lain sebagainya. Jadi seandainya gugatan tidak dilakukan, sebenarnya ARB sudah selesai," ujar Ace saat dihubungi merdeka.com, Senin (25/5).

Namun, ketika ditanya lebih jauh mengenai rencana pertemuan kedua belah pihak dengan Wapres Jusuf Kalla (JK), Ace masih enggan berkomentar lebih jauh. "Saya tidak tahu lebih dalam mengenai pertemuan nanti malam. Tapi yang saya tahu, Pak Ketum Agung Laksono bertemu dengan JK, terkait tawaran yang disampaikan ARB kepada JK," ujarnya.

Orang lain juga bertanya?

Ace bersikeras jika acuan yang harus disepakati dalam proses menuju islah Golkar ini, adalah SK Menkum HAM dan Mahkamah Partai Golkar. Pasalnya, dirinya menganggap bahwa kedua dasar itu telah berkekuatan mengikat dan sudah dianggap final.

Selain itu, dirinya juga mengaku khawatir dengan rentang waktu yang dibutuhkan menuju proses islah Golkar. Menurut dia, yang berhadapan dengan fakta di lapangan, di mana geliat menuju persiapan Pilkada para kader Golkar di daerah, sedikit banyak telah mulai berjalan dan menunggu penyelesaian dari kedua pihak di kepengurusan pusat.

"Prinsip acuannya harus SK Kemenkum HAM dan Mahkamah Partai. Sifatnya final dan mengikat. Kami punya pendapat kami bahwa yang kuat acuannya adalah Mahkamah Partai," ujar Ace.

"Saya tidak tahu teknisnya di lapangan. Harus kita akui di daerah pun mereka sudah mulai melakukan pembukaan pendaftaran, misalnya membentuk Plt-Plt dan lain sebagainya. Namun pertanyaannya, bagaimana teknis menyatukan itu? Kita tak ingin bicara bagaimana teknis dilakukan, kalau belum ada aturan main yang disepakati. Walaupun yang di daerah sudah pada mempertanyakan," pungkasnya.

(mdk/eko)