Agung Laksono minta pencalonan Ketua DPR dari Golkar ditunda
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono mengatakan, buntut dari dicabutnya SK oleh Kemenkum HAM, terhitung sejak 1 Januari 2016, DPP Partai Golkar tidak memiliki kepengurusan yang sah. Oleh karena itu, kubunya meminta agar pencalonan Ketua DPR dari Golkar sebagai pengganti Setya Novanto ditunda.
"Terkait dengan pencalonan Ketua DPR RI dari Partai Golkar, agar pelaksanaannya ditunda sementara sampai dengan terlaksananya Munas Partai Golkar," kata Agung di kediamannya, Jakarta Timur, Kamis (31/12).
Pihaknya meminta Mahkamah Partai Golkar segera bersidang dan mengambil keputusan. Selanjutnya keputusan tersebut dijadikan patokan kedua kubu untuk menggelar Munas bersama dan pelaksanaannya paling lambat akhir Januari 2016.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Mengapa Partai Golkar eksis hingga sekarang? Partai Golongan Karya (Golkar) salah satu partai tertua yang tetap eksis hingga kini, keberhasilannya tidak lepas dari soliditas kader hingga simpatisan untuk terus tampil dalam setiap Pemilu sejak 1971.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
Adapun alasan ditundanya pencalonan Ketua DPR pengganti Setnov, Agung menjelaskan karena berkaitan dengan legal standing. Apalagi dalam SK Menkum HAM juga tidak disebutkan pengakuan atau pengesahan Golkar kubu Ical.
"Ini menyangkut legal standing, kalau dilakukan pencalonan Ketua DPR itu cacat hukum," tegasnya.
Agung mengklaim bila selama ini pihaknya terus membangun komunikasi dengan Golkar kubu Ical. Agar kekisruhan di internal Partai Golkar dapat berakhir.
"Tapi selalu ditolak, inginnya 2019, kalau seperti itu artinya selalu dirundung persoalan," tandasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Tidak ada Munaslub. Semua sudah final dan tegas, Munas digelar 2024," tegas Agung Laksono.
Baca SelengkapnyaPenentuan siapa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan Partai Golkar akan ditentukan di Musyawarah Nasional (Munas) ke-11.
Baca SelengkapnyaAkbar meminta seluruh pengurus dan kader Golkar menjaga kekompakan dan soliditas partai.
Baca SelengkapnyaNama Bahlil dikabarkan bakal menjadi ketua umum menggantikan Airlangga dan diputuskan pada Munas Golkar digelar Desember mendatang.
Baca SelengkapnyaSeluruh kader Partai Golkar sudah menyerahkan keputusan di Pilpres 2024 kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaSebagai informasi, desakan Munaslub untuk melengserkan Airlangga dilakukan Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaDalam nama-nama kepengurusan, tidak tercantum nama Joko Widodo di dalamnya
Baca Selengkapnya"Ya kan sudah jelas bahwa Golkar akan Munas pada Desember ya, bahwa ada calon, selama calon memenuhi syarat, dia kader Golkar," kata JK
Baca SelengkapnyaAirlangga Hartarto menepis jika agenda Dewan Pakar itu untuk melengserkannya sebagai pemimpin Golkar.
Baca SelengkapnyaSeluruh kader untuk mendukung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Capres.
Baca SelengkapnyaWaketum Golkar Melchias Markus Mekeng mengungkapkan, belum ada DPD Partai Golkar yang mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon Ketua Umum.
Baca SelengkapnyaAirlangga menyatakan, Golkar masih solid sesuai keputusan rapat kerja nasional.
Baca Selengkapnya