Agung Laksono: Prabowo tak usah campuri Golkar
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyebut kepengurusan Golkar hasil Munas Bali-lah yang sah. Prabowo mengatakan pengakuan pemerintah atas Munas Ancol membahayakan proses demokrasi di Tanah Air.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Agung Laksono, meminta Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak ikut campur urusan internal partai beringin karena sudah ada Kementerian Hukum dan HAM yang berwenang memutuskan. Pasalnya, keputusan Kemenkumhan mewakili pemerintah.
"Urusan dalam negeri tidak usah ikut campur lah," kata Agung Laksono usai bertemu Wiranto di Kantor DPP Hanura, Jakarta, Jumat (13/3).
-
Siapa yang pimpin Kemenkumham? Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar Upacara Wisuda bagi Pegawai Kemenkumham yang memasuki masa Purnabakti. Upacara Wisuda ini merupakan penghargaan atas prestasi kinerja dan darmabakti para Pegawai selama mengabdi di Kementerian yang saat ini dinahkodai oleh Yasonna Laoly.
-
Apa komitmen Ganjar Pranowo untuk hukum di Indonesia? 'Kami melihat terjadinya guncangan yang kuat dalam dunia hukum di Indonesia ketika ada kejadian putusan MK soal batas usia capres cawapres,' kata Chico kepada Liputan6.com, Minggu (3/12).
-
Siapa yang memimpin refleksi Kemenkumham? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menyebut refleksi merupakan momentum yang tepat untuk belajar menghargai dan bersyukur.
-
Bagaimana kubu Prabowo-Gibran menanggapi permohonan tersebut? Menanggapi permohonan tersebut, kubu Prabowo-Gibran sebagai pihak terkait dalam sidang tersebut menghadirkan mantan wakil menteri hukum dan HAM yang juga seorang Guru Besar Hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Edward Omar Sharif Hiariej sebagai ahli di muka MK.
-
Siapa yang disurati Komnas HAM? Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kembali melakukan penyelidikan terkait dengan kasus tewasnya Vina dan kekasihnya, Eky di Cirebon.
-
Apa isi putusan MK terkait Pilpres? MK menolak seluruh permohonan kubu 01 dan 03. Meski begitu ada tiga hakim yang memberi pendapat berbeda.
Menurut Agung, Kementerian Hukum dan HAM yang berhak menentukan sah atau tidaknya kepengurusan partai beringin, bukan orang dari partai lain.
"Biar kami selesaikan sendiri, kami juga punya cara sendiri, apalagi sudah ada 'guidance' (panduan)," ujar Agung.
Hari ini Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono melanjutkan safari politiknya dengan menemui Ketua Umum DPP Hanura Wiranto di Kantor DPP Partai Hanura, di Jakarta, Jumat. Agung menjelaskan posisi Golkar di bawah kepemimpinannya saat ini adalah sebagai partai pendukung pemerintah yang kritis.
Oleh karena itu tidak selayaknya partai berafiliasi dalam sebuah koalisi yang dibentuk pada saat pilpres, karena akan memecah belah masyarakat. Sehingga dirinya membawa Golkar keluar dari (Koalisi Merah Putih) dan bergabung dengan partai pendukung.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ridwan Kamil sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membahas peluang menjadi Cawapres Ganjar.
Baca SelengkapnyaAirlangga mempersilahkan jika ada pihak yang tak ingin bergabung dengan pemerintahan Prabowo
Baca Selengkapnya"Tidak ada Munaslub. Semua sudah final dan tegas, Munas digelar 2024," tegas Agung Laksono.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kelakar Presiden PKS Ahmad Syaikhu yang minta diajak masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJK menyebut Agung Laksono 'hobi' memecah belah. Ia menyinggung Kosgoro usungan Agung Laksono untuk memecah belah Golkar.
Baca SelengkapnyaAirlangga memastikan berkomitmen mendukung Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaNamun, hingga saat ini partai di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri itu belum menyatakan secara resmi sikap politik ke depannya.
Baca SelengkapnyaBamsoet berharap seluruh pihak bergotong-royong untuk bangsa dan negara.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto berbicara capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang tak saling kritik dan kompak 'menyerang' Prabowo.
Baca SelengkapnyaDirinya tak akan melakukan cara-cara yang tidak benar dalam mengkontrol pemerintahan Prabowo-Gibran seperti melalui cibiran.
Baca SelengkapnyaAirlangga menegaskan, Golkar menghormati keputusan yang telah diambil oleh MK.
Baca SelengkapnyaDiketahui, Kementerian Hukum (Kemenkum) telah mengesahkan PMI dibawah pimpinan Jusuf Kalla (JK).
Baca Selengkapnya