Agung Laksono sebut islah dengan Ical terbatas, proses hukum lanjut

Merdeka.com - Wakil Presiden yang juga tokoh senior Golkar Jusuf Kalla (JK) turun gunung menengahi konflik dualisme Partai Golkar antara Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono. Terlebih Golkar terancam tidak bisa ikut pilkada karena dualisme kepengurusan ini.

Menanggapi upaya JK ini, Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono mengatakan, islah yang dibicarakan hanya terkait dengan pilkada saja, agar Golkar bisa ikut. Untuk kepengurusan menurut dia tidak ada kata islah, pihaknya tetap mengambil jalur hukum di pengadilan yang saat ini masih dalam proses.

"Islah terbatas saja, dalam rangka memastikan Partai Golkar bisa ikut Pemilukada 9 Desember 2015 ini. Kita sedang mengupayakan bagaimana memastikan Partai Golkar, dengan kader-kader-nya yang mau jadi calon gubernur, calon bupati, maupun walikota. Itu saja. Adapun mengenai kepengurusan itu tetap jalur hukum," kata Agung Laksono di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (24/5).

Agung menegaskan, meski sedang ada upaya rekonsiliasi, jalur hukum tetap berjalan. Bahkan menurut dia, kalau perlu sampai tingkat Mahkamah Agung (MA) untuk memutuskan siapa yang paling berhak pimpin Golkar sesuai dengan putusan inkracht pengadilan.

"Jadi naik banding itu tetap berjalan, kalau perlu kasasi, jadi tidak benar kalau hal itu mengubah rencana seperti semula karena akta banding sudah ada, tinggal Senin ini kita ajukan. Kemudian juga Menkum HAM, hal yang sama. Sikap kita tetap, DPP hasil Munas Ancol tetap mengajukan banding," tegas dia.

Seperti diketahui, JK turun langsung untuk menengahi kisruh Partai Golkar. JK bahkan sudah bertemu dengan kedua kubu yakni Ical dan Agung Laksono untuk bicarakan rekonsiliasi ini.