Agung Laksono tak setuju wacana KIH ingin revisi UU MD3

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono menyatakan tak sepakat dengan niatan fraksi yang tergabung di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang dikabarkan bakal merevisi UUMD3 pasca bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke pemerintahan Joko Widodo. Dia menilai tak ada sesuatu hal yang mendesak yang membuat revisi harus dilakukan dalam waktu dekat ini.

"Revisi UUMD3 saya belum melihat urgensinya karena masih banyak RUU dan UU yang harus diselesaikan oleh parlemen yang terkait untuk kepentingan rakyat, contohnya RUU Usaha Kecil dan Menengah atau RUU tentang Perbankan," kata Agung di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/9).

Lebih jauh, mantan Ketua DPR ini juga tidak mengetahui apa niatan di balik keinginan KIH untuk melakukan revisi UUMD3. Dia menyatakan apabila niatan revisi tersebut hanya demi menjatuhkan Koalisi Merah Putih (KMP) yang berkuasa di pimpinan DPR maupun di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dia mengaku tak menyetujuinya. Namun, apabila niatan revisi tersebut diperuntukkan untuk kepentingan rakyat, maka dia pasti akan menyetujuinya.

"Revisi UUMD3 apanya, apa terkait kekuasaan saja? Memang itu perlu tapi apakah jadi prioritas, saya kira tidak. Harus dibahas secara sungguh-sungguh," tukasnya.

Berubahnya sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang memilih bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo akan menguatkan posisi fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPR. Selama ini, DPR dikuasai oleh fraksi parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menyebut dengan bergabungnya PAN akan memuluskan keinginan KIH merevisi UU MD3. Revisi tersebut nantinya akan mengocok ulang pimpinan DPR maupun pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang dikuasai oleh KMP.