Agung sebut jika Setnov diberhentikan penggantinya harus dari Golkar
Merdeka.com - Ketua Umum Golkar Munas Ancol Agung Laksono menilai saat ini belum tepat untuk melakukan kocok ulang pimpinan DPR. Desakan kocok ulang itu terkait dugaan Ketua DPR Setya Novanto mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla dalam perpanjangan kontrak Freeport.
Menurut Agung selama Setya Novanto belum terbukti bersalah maka posisinya sebagai ketua DPR aman dan tidak perlu ada pergantian. Agung juga mengatakan jika Setya Novanto diberhentikan dari jabatannya saat ini maka partai yang sama yang berhak mengisi posisinya.
"Kocok ulang kan kalau ada yang diberhentikan atau ada yang mengubah UU MD3 (MPR, DPR, DPRD, DPD)," ujar Agung saat menghadiri HUT ke-58 Kosgoro di Jakarta, Jumat (20/11).
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Apa yang dikatakan Agus Rahardjo tentang Jokowi dan kasus Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Sebelumnya, nama Ketua DPR Setya Novanto disebut-sebut menawarkan sebagai politikus DPR yang jasa dan bantuan untuk perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama sebagai Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Polemik ini membuat anggota DPR lainnya geram lantaran Setya Novanto dianggap memperdagangkan jabatannya.
Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa mengkritik keras jika hal itu terbukti benar. Apalagi jika benar memanfaatkan kekuasaan dan jabatannya untuk meminta jatah saham Freeport. Desmond mendesak agar Novanto segera mengundurkan diri.
"Masih percaya nggak sama DPR kalau pimpinannya memperdagangkan jabatan? Makanya lebih baik saudara Novanto mundur. Kalau gentleman ya mundur, ini kan mempermalukan DPR. Mundur sebagai pimpinan dong," kata Desmond di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) sejak 10 Agustus 2024.
Baca Selengkapnya"Tidak ada Munaslub. Semua sudah final dan tegas, Munas digelar 2024," tegas Agung Laksono.
Baca SelengkapnyaGolkar adalah partai yang matang dan berpengalaman dan semua sudah berjalan dengan sesuai mekanisme dan aturan berlaku.
Baca SelengkapnyaAirlangga sebelumnya mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar per Sabtu (10/8) malam.
Baca SelengkapnyaPengurus DPD Golkar yakin rekomendasi yang telah dikeluarkan untuk calon kepala daerah tidak akan terdampak dari keputusan Airlangga mengundurkan diri.
Baca SelengkapnyaTerkait adanya isu pemanggilan Airlangga oleh Kejaksaan Agung, Agus Gumiwang mengaku belum menerima kabar pasti.
Baca SelengkapnyaFirman menjelaskan, bahwa UU MD3 itu awalnya dimasukkan dalam Prolegnas prioritas karena mempertimbangkan UU IKN.
Baca SelengkapnyaAmar putusan MK yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung (Kejagung) sebelumnya memastikan masih mengusut kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya.
Baca SelengkapnyaAirlangga Hartarto menyatakan diri mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaPenentuan siapa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan Partai Golkar akan ditentukan di Musyawarah Nasional (Munas) ke-11.
Baca SelengkapnyaGerindra tidak mendukung wacana revisi Undang-Undang MD3 soal kursi Ketua DPR.
Baca Selengkapnya