Agus Hermanto: Banyak anggota DPR ingin interpelasi Jokowi
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto akui jika banyak anggota yang ingin gunakan hak interpelasi ke Presiden Jokowi soal kenaikan harga BBM subsidi. Dia mengatakan, wacana interpelasi itu nanti bakal diputuskan di paripurna, jika ada 20 tanda tangan anggota lintas fraksi.
Agus mengatakan, sah saja jika ada anggota yang ingin interpelasi Jokowi. Sebab, hal itu merupakan hak setiap anggota dewan.
"Beberapa fraksi saya dengar banyak yang ingin melaksanakan atau menghimpun interpelasi. Hak ini milik seluruh anggota dewan. Maka yang ingin, maka mengajukan dengan cara menghimpun dukungan interpelasi," kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/11).
-
Siapa yang berhak mendapatkan BBM subsidi? Melalui aplikasi ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal serta penyalahgunaan BBM subsidi dan kompensasi dapat diminimalisir. Sistem ini terintegrasi antara BPH Migas, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Penugasan.
-
Siapa yang memberikan masukan tentang revisi regulasi BBM subsidi? Menurut Kepala BPH Migas Erika Retnowati, masukan dari masyarakat akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan revisi regulasi tersebut.
-
Kenapa pemerintah mau kurangi subsidi BBM? 'Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya,' tegasnya di Jakarta, Senin (5/8).'Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan,' kata Rachmat.
-
Apa yang baru dari aturan BBM Subsidi? Pemerintah segera merilis aturan baru mengenai penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan jenis BBM tertentu JBT Solar Subsidi.
-
Mengapa BPH Migas keluarkan regulasi tentang BBM subsidi? Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
-
Apa yang direvisi BPH Migas tentang BBM subsidi? Pertimbangkan Masukan Masyarakat Menurut Kepala BPH Migas Erika Retnowati, masukan dari masyarakat akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan revisi regulasi tersebut.
Agus menjelaskan, interpelasi nanti harus dijelaskan apa yang wajib dijawab oleh pemerintah. Pihaknya sebagai pimpinan akan memfasilitasi hal tersebut.
"Apa yang ingin dikasuskan dalam interpelasi tersebut juga harus dijelaskan, ada daftar nama minimal 20 anggota, diajukan ke pimpinan DPR, terus kita bawa ke paripurna, di sana diatur lagi, ada mekanisme," terang Agus.
Dia menambahkan nanti di paripurna dibicarakan apakah memang harus interpelasi atau tidak. Kemudian jika ada yang tidak sepakat maka diputuskan lewat voting.
"Kalau bisa musyawarah lebih bagus, kalau tidak musyawarah, bisa voting, kalau hasil voting lebih banyak yang mau, maka hak interpelasi itu diajukan atas nama dewan, ini berjalan sesuai peraturan perundang-undangan," imbuhnya.
Agus menyatakan, hak interpelasi nanti yang akan digunakan DPR tak mesti langsung dihadiri oleh Jokowi. Menurut dia, Jokowi bisa menjelaskan ke parlemen dengan diwakilkan oleh menteri terkait.
"Interpelasi di sini ditujukan, dipertanyakan, dipanggil, atau yang ingin didatangkan adalah pemerintah, pucuk pimpinannya presiden. Tapi bisa diwakili oleh menteri yang sesuai dengan bidang yang ingin diinterpelasi," pungkasnya. (mdk/cob)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca SelengkapnyaIstana menegaskan ramainya kritik kepada Jokowi merupakan vitamin bagi demokrasi Indonesia.
Baca SelengkapnyaKoordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah apa yang disampaikan Hasto.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mempersilakan jika ada yang mengajukan hak angket tersebut.
Baca Selengkapnya"Pusing kami sampai ke ubun-ubun, maaf jika nada bicara kami tinggi"
Baca SelengkapnyaWacana hak angket tentang dugaan adanya kecurangan Pemilu 2024 terus bergulir.
Baca SelengkapnyaIsu yang beredar, mulai dari pembatalan kenaikan UKT yang tinggi, hingga masalah yang menyeret Kejaksaan Agung dan Polri
Baca SelengkapnyaKetua Harian DPP Partai Gerindra itu menegaskan, perihal reshuffle menjadi kewenangan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR.
Baca SelengkapnyaAda pihak yang berusaha untuk menghalau terbitnya kebijakan yang akan memudahkan pelaku industri tertentu.
Baca SelengkapnyaPihak Istana mewacanakan pertemuan antara Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri.
Baca Selengkapnya