Agus Hermanto ngotot dana Rp 601 M untuk konsultan gedung baru DPR

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto kembali menegaskan anggaran Rp 601 miliar akan digunakan untuk konsultan perencanaan dan manajemen konstruksi penataan kawasan parlemen. Hal ini berbeda dengan kolega Agus, Fahri Hamzah.

Fahri menjelaskan, anggaran konsultan perencanaan dan manajemen konstruksi tidak sampai Rp 601 miliar. Anggaran Rp 601 miliar sudah mencakup keseluruhan proyek penataan kawasan parlemen, mulai dari perencanaan hingga pembangunan.

"Jadi tentunya yang ada sekarang ini dalam APBN 2018 itu adalah hanya dikhususkan untuk konsultan perencanaan dan konsultan dari konstruksi," kata Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10).

Agus mengaku telah mengonfirmasi masalah ini kepada pihak Sekretariat Jenderal DPR. Kesetjenan DPR membenarkan jika anggaran Rp 600 miliar hanya digunakan untuk tahap perencanaan.

"Memang itu betul adanya, itu adalah untuk kebutuhan perencanaan. Analogi saya kalau kebutuhan perencanaan pasti ada konsultan perencanaan," tegasnya.

Fahri menyebut, konsultan perencanaan diprediksi hanya sekitar Rp 30 miliar. Agus menilai besar atau kecilnya angka itu nanti bisa diawasi. "Bisa saja seperti itu tapi kita lihat saja nanti pelaksanaannya, terlalu besar terlalu kecil, semuanya bisa dikontrol, media pun bisa juga mengontrol," tambahnya.

Nantinya, kata Agus, konsultan perencanaan dan konstruksi akan menyusun desain dan konsep seluruh proyek penataan kawasan parlemen yang meliputi alun-alun demokrasi, gedung baru DPR dan DPD, dan perpustakaan, termasuk persiapan izin pelaksanaan.

Setelah konsultan perencanaan bekerja, besaran anggaran yang akan dibutuhkan untuk proyek penataan kawasan parlemen baru diketahui.

"Kalau tertuang besarnya berapa, nanti akan keluar dari kajian-kajian yang menentukan langkah tindak lanjut termasuk rekomendasi dari Kementerian PUPR, yang melaksanakan," ungkap Agus.

Sebelumnya, Fahri Hamzah membantah anggaran penataan kawasan parlemen berupa gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi Rp 601 miliar hanya untuk konsultan perencanaan dan manajemen konstruksi. Menurutnya, anggaran yang dibutuhkan untuk memakai jasa konsultan perencanaan dua proyek itu tidak mencapai angka Rp 600 miliar.

"Ndak bener itu. Saya juga bingung kok bisa konsultan dibuat Rp 600 miliar. Enggak mungkin lah konsultan sampai segitu, konsultan paling Rp 30 miliar," kata Fahri.

Fahri menjelaskan, jumlah anggaran sebesar Rp 601 miliar itu sudah mencakup keseluruhan proyek penataan kawasan parlemen, mulai dari perencanaan hingga pembangunan. Anggaran pembangunan proyek penataan kawasan parlemen tersebut itu bersifat multiyears dan hanya untuk tahun pertama.

"Termasuk semua. Ndak, salah itu yang ngomong," ujarnya.