Agus Hermanto: Penolak SBY tak punya hak suara

Merdeka.com - Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan dicalonkan kembali sebagai ketua umum Partai Demokrat dalam Kongres yang akan diselenggarakan pad Mei mendatang. Namun pencalonan tersebut masih mengundang pro dan kontra dari internal.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto tetap meyakini SBY akan terus maju sebagai ketua umum partai. Hal ini dikarenakan mayoritas pemilik suara masih menghendaki SBY sebagai ketua umum.

"Mayoritas pemberi hak suara masih menginginkan pak SBY jadi ketum. Pada 2013 lalu, hasil survei sebanyak 6 persen," ungkap Agus di Gedung DPR, Selasa (17/3).

Ipar Ani Yudhoyono ini menyatakan, Partai Demokrat menginginkan SBY untuk meningkatkan elektabilitas partai hingga 20,9 persen. Sebab, lanjut Agus, SBY sudah memiliki pengalaman dalam berpolitik, sehingga Partai Demokrat akan mendapatkan kredibilitasnya lagi.

"Kalau pemilik suara menyakini hanya pak SBY saja. Untuk kepentingan bangsa dan negara Pak SBY sudah khatam. Bisa menurunkan partai politik," imbuh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Sedangkan untuk pihak yang menolak SBY dicalonkan sebagai ketua umum partai, Agus tidak peduli. Menurutnya, pihak yang menolak itu tidak memiliki hak suara dalam partai, dan hanya mewakili suara dari kelompok-kelompok tertentu saja.

"Yang mau menolak, tidak memiliki hak suara. Hanya bersuara dan tidak mewakili Partai Demokrat dan hanya mewakili kelompok mereka. Saya tetap yakin hanya Pak SBY yang bisa (menjadi ketum), karena dia bisa fokus," ungkap Agus.

Seperti diketahui, Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) Partai Demokrat, dengan tegas meminta mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), untuk tidak mencalonkan diri lagi dalam memperebutkan kursi ketua umum Partai Demokrat.

Hal itu disampaikan oleh pembina FKPD, Eti Mangduapessy, yang mengatakan bahwa SBY lebih pantas menduduki jabatan sebagai pembina Partai Demokrat saja.

Sebab menurutnya, SBY tidak perlu lagi menurunkan levelnya demi ikut berkompetisi, dalam bursa pemilihan calon ketua umum Partai Demokrat periode 2015-2020. Hal itu agar dapat memberikan kesempatan bagi pada kader lain, agar bisa lebih berkompetisi secara demokratis.

"Sebenarnya saat ini sudah bukan level beliau lagi untuk bertanding. Jangan lagi ikut berkompetisi dalam bursa calon ketua umum," kata Eti di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat (13/3).