Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Agus Hermanto sebut masa reses DPR lima kali setahun amanat UU MD3

Agus Hermanto sebut masa reses DPR lima kali setahun amanat UU MD3 Agus Hermanto. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto menyatakan sebanyak lima kali setahun masa reses anggota dewan merupakan amanat Undang Undang MD3 (MPR, DPD, DPR, DPRD). Maka dari itu wajib untuk dilaksanakan tanpa ditambah maupun dikurangi.

"‎Di dalam Undang Undang MD3 memang dalam satu tahun 4 kali, kalau sekarang 5 kali. Sehingga untuk memenuhi Undang Undang MD3, dilaksanakan selama atau sebanyak 5 kali dan ini baru kita laksanakan mulai periode sekarang ini," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7).

Menurutnya, jika ingin mengurangi masa reses tersebut harus melakukan revisi terhadap UU MD3. DPR selama ini hanya mematuhi klausal dalam UU MD3.

‎"Kalau dikurangi harus merubah undang-undang, karena ini ada di dalam UU MD3. Kalau kita tidak melaksanakan undang-undang berarti kita melanggar undang-undang," tuturnya.

Dia juga mengelak jika DPR lambat dalam menjalankan kerja-kerja legislatif. Kata dia, pembahasan RUU di DPR tak hanya main sepakat saja melainkan ada pembahasan dengan detail dan hati-hati.

"Justru ini persoalannya agar lebih detail, supaya lebih komprehensif, supaya lebih memenuhi daripada keinginan bangsa Indonesia itu tentunya harus dikerjakan dengan serius dalam waktu yang lebih dari sekarang yang sudah dilaksanakan," ujarnya.

Politikus Partai Demokrat ini mengungkapkan sudah ada pengurangan waktu reses dari sebelumnya. Dulu waktu reses bisa lebih dari satu bulan tetapi saat ini masa reses hanya tiga minggu.

"Dulu kan satu bulan lebih, kalau sekarang paling cuma tiga minggu. Kecuali mungkin hari-hari yang lebih khusus misalnya lebaran atau apa. Tapi sebetulnya masa reses yang satu bulan itu sudah dikurangi," pungkasnya.

(mdk/efd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ketua Banggar DPR Akui Usulkan Revisi UU MD3
Ketua Banggar DPR Akui Usulkan Revisi UU MD3

Pengajuan usulan revisi UU MD3 saat itu disampaikan terkait dengan kewenangan keuangan DPR RI yang perlu dijabarkan lebih lanjut.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Sebut Usulan Revisi UU MD3 dari Said Abdullah PDIP
Pimpinan DPR Sebut Usulan Revisi UU MD3 dari Said Abdullah PDIP

Dasco pun menyebut, dikhawatirkan revisi UU MD3 dapat menimbulkam dampak negatif.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Siapkan Draf Mekanisme Pembahasan Revisi UU MD3
Baleg DPR Siapkan Draf Mekanisme Pembahasan Revisi UU MD3

Revisi UU MD3 sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas periode 2023-2024.

Baca Selengkapnya
Mahfud Soal Usulan Amandemen UUD 1945: Silakan Aja
Mahfud Soal Usulan Amandemen UUD 1945: Silakan Aja

Menurut Mahfud, amandemen UUD sudah pernah dilakukan.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir
Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir

apakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.

Baca Selengkapnya
UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?
UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?

UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?

Baca Selengkapnya
Said Abdullah Minta Pernyataannya Tidak Dipelintir Terkait Pengusulan Revisi UU MD3
Said Abdullah Minta Pernyataannya Tidak Dipelintir Terkait Pengusulan Revisi UU MD3

Said menilai tidak memahami pernyataan seseorang atau tokoh secara utuh dapat menyesatkan publik yang kemudian menjurus kepada kegaduhan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Rapat Kejutan DPR Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Ada Poin 'Kuasa' Presiden
VIDEO: Rapat Kejutan DPR Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Ada Poin 'Kuasa' Presiden

Isi pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara diusulkan diubah

Baca Selengkapnya
Rapat Paripurna Resmi Sahkan Revisi UU Desa sebagai RUU Inisiatif DPR
Rapat Paripurna Resmi Sahkan Revisi UU Desa sebagai RUU Inisiatif DPR

Dua isu penting dalam RUU Desa adalah masa jabatan kepala desa dari 6 tahun jadi 9 tahun untuk dua periode.

Baca Selengkapnya
DPR Akui Revisi UU Kementerian bakal Bahas Rencana Prabowo Tambah Jumlah Menteri jadi 40
DPR Akui Revisi UU Kementerian bakal Bahas Rencana Prabowo Tambah Jumlah Menteri jadi 40

DPR Akui Revisi UU Kementerian bakal Bahas Penambahan Jumlah Menteri jadi 40

Baca Selengkapnya
Soal UU MD3 Masuk Prolegnas Prioritas, Ini Penjelasan Baleg
Soal UU MD3 Masuk Prolegnas Prioritas, Ini Penjelasan Baleg

Soal UU MD3 Masuk Prolegnas Prioritas, Ini Penjelasan Baleg

Baca Selengkapnya
Revisi UU KUHAP Diusulkan Masuk Prolegnas, Komisi III Janji Minta Masuk Masyarakat
Revisi UU KUHAP Diusulkan Masuk Prolegnas, Komisi III Janji Minta Masuk Masyarakat

Habiburokhman berharap pembahasan proses revisi UU KUHAP bisa mulai akhir tahun 2024.

Baca Selengkapnya