Aher soal Pilkada via DPRD: Ditanggapi juga gitu-gitu saja
Merdeka.com - Gubernur Jabar Ahmad Heryawan emoh berkomentar banyak ihwal UU Pilkada yang baru saja disahkan kemarin malam di DPR. Para wakil rakyat itu memutuskan bahwa Pilkada akan digelar lewat DPRD. Pria akrab disapa Aher tersebut meminta wartawan untuk menanyakan langsung ke pakar.
Politisi PKS tersebut juga berdalih bahwa dirinya hanya ingin mengurusi warga Jabar ketimbang harus mengomentari 'terampasnya' hak politik rakyat.
"Ditanggapi juga gitu-gitu saja. Tanya pakar saja lah, jangan tanya gubernur," katanya di Bandung, Jumat (26/9).
-
Apa komitmen PKB di Pilgub Jabar? 'Pokoknya prinsipnya PKB siap siapapun yang berkompetisi karena PKB akan menyuguhkan alternatif pilihan untuk publik, sebanyak-banyaknya,' ujar Huda ketika ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (13/6).
-
Apa tugas utama PPK Pilkada? Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, tugas PPK diatur dalam ayat (1) pasal 8 PKPU Nomor 8 Tahun 2022, meliputi:Membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, dan daftar Pemilih tetap.Membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemilihan.Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
-
Apa tema Rakernas PKS? Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka Rakernas 2024 dengan tema 'Kolaborasi Membangun Negeri', Jumat (20/9).
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Apa yang diputuskan PKB soal Pilkada Jakarta? Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta.
-
Apa itu pantarlih pilkada? Salah satunya adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
"Saya mah punya jabatan 4 tahun kurang lagi mau fokus aja sebagai gubernur, kerja keras untuk memberikan prestasi terbaik, pembangunan yang paling baik untuk orang Jawa Barat, untuk masyarakat Jawa Barat, gitu saja," tambah Aher.
Ditanya bagaimana tanggapannya sebagai kader partai? Aher juga meminta wartawan untuk bertanya pada perwakilan pimpinan partainya di pusat. "Diwakili aja oleh ketua partai, tanya aja pengurus pusat, tidak semua orang harus berkomentar kan, Kalau urusan kader partai tanya aja pengurus DPP," katanya.
Dampak dari diselenggarakannya Pilkada lewat DPRD seperti apa? Apalagi dirinya juga adalah produk demokrasi yang dipilih rakyat sebanyak dua periode.
"Itu tanya pakar juga, itu kelebihan dan kekurangan enak tuh kalau ditanyakan ke pakar, enak banget. Kalau saya menjawab juga tidak membawa sesuatu, menjawab tidak menambah sesuatu, tidak menjawab tidak merubah sesuatu. Udah saja, jadi gubernur, kasih terbaik buat masyarakat," tegasnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahok dengan tegas menolak wacana kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Baca SelengkapnyaAhok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.
Baca SelengkapnyaPemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden diatur dalam RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca SelengkapnyaUsulan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden usai tak menjadi ibu kota diatur dalam Rancangan Undang-undang Daerah Kekhususan Jakarta.
Baca SelengkapnyaRUU DKJ yang berisi gubernur Jakarta dipilih Presiden menuai polemik.
Baca SelengkapnyaFraksi DPRD DKI Jakarta menolak wacana kebijakan gubernur dipilih langsung presiden usai Ibu Kota berpindah ke IKN, Kalimantan Timur
Baca SelengkapnyaHak angket ini bertujuan untuk mengungkap dugaan kecurangan di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.
Baca SelengkapnyaMenanggapi hal ini, fraksi PDIP berkomitmen akan terus berjuang dan memastikan demokrasi di Indonesia tetap berjalan
Baca SelengkapnyaPKS tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaDPR berharap dengan adanya RUU ini nantinya Pilkada berjalan dengan lancar.
Baca SelengkapnyaLSI Denny JA mewanti-wanti potensi merosotnya kepercayaan publik kepada Prabowo Subianto akibat isu Pilkada oleh DPRD
Baca Selengkapnya