Ahmad Basarah: Jokowi tak mungkin maju sebagai ketum PDIP
Merdeka.com - Wasekjen PDIP Achmad Basarah menanggapi santai hasil survei Cyrus Network yang menyatakan Jokowi lebih layak jadi ketua umum ketimbang Megawati Soekarnoputri. Menurut dia, Jokowi tidak mungkin jadi ketua umum PDIP dalam Kongres 2015.
Basarah mengatakan, soal ketua umum adalah urusan internal PDIP. Dia menilai, yang memutuskan internal partai yaitu partai politik sendiri.
"Silakan saja berpendapat. Urusan PDIP adalah urusan rumah tangga PDIP. Orang boleh beri pendapat tapi pada akhirnya keputusan penting menyangkut masa depan partai menjadi yuridiksi politik partai," ujar Basarah saat dihubungi, Senin (15/12).
-
Kenapa PDIP pecat Jokowi? Pemecatan Joko Widodo diakibatkan oleh tuduhan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi yang dianggap demi kepentingan keluarganya. Tindakan ini dianggap mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan etika yang seharusnya dijunjung tinggi dalam berbangsa. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai bahwa pemanfaatan instrumen negara untuk kepentingan pribadi telah menyebabkan dampak yang sistemik, merusak sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.
-
Apa alasan PDIP pecat Jokowi? Keputusan pemecatan ini diambil berdasarkan sejumlah alasan yang cukup rumit, termasuk adanya dugaan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) serta pelanggaran etik yang dianggap merugikan citra partai.
-
Kenapa hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Kenapa Jokowi reshuffle kabinetnya? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Bagaimana PDIP pecat Jokowi? Surat keputusan tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, setelah dilakukan rapat internal yang melibatkan seluruh jajaran partai di Indonesia.
Basarah menegaskan, Jokowi tidak mungkin maju menjadi ketua umum. Sebab, presiden tidak mungkin rangkap jabatan menjadi ketua umum.
"Jokowi tidak mungkin maju sebagai ketum. Alasannya Jokowi sudah menggariskan bahwa menteri di kabinetnya dilarang rangkap jabatan di partai," tegas dia.
Logikanya sederhana, kata dia, kalau menteri yang tugasnya adhoc dilarang, karena dianggap mengganggu fokus apalagi dengan jabatan presiden yang tanggung jawabnya lebih luas dari menteri. "Tidak mungkin dia dobel standar. Lalu pada Rakernas kemarin, dia yang mencalonkan Megawati sebagai ketua umum. Lalu usulan Jokowi itu diamini peserta rakernas. Jadi saat kongres tinggal ditetapkan Megawati sebagai ketum. Jadi sangat tidak mungkin Pak Jokowi dicalonkan," tegas dia. (mdk/has)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca SelengkapnyaJokowi mengizinkan menterinya maju sebagai capres di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi berjanji di hadapan rakyat.
Baca SelengkapnyaRespons Jokowi soal Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 40
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tidak ingin membela diri atau mencari pembenaran terkait sikap PDIP.
Baca SelengkapnyaCak Imin merupakan salah satu tokoh yang pernah mengusulkan Jokowi tiga periode.
Baca SelengkapnyaPeristiwa tersebut, dilakukan Presiden Jokowi jauh sebelum Pemilu 2024 berlangsung
Baca SelengkapnyaBegitu juga dengan menteri disebut Jokowi boleh berkampanye
Baca SelengkapnyaPernyataan Puan berbeda dengan Megawati yang menyebut ada yang mau mengambil alih PDIP.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua menteri bahkan presiden boleh berkampanye atau mendukung salah satu kandidat pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaBeredar kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaJokowi juga menegaskan jika dirinya saat ini tidak terafiliasi dengan partai manapun.
Baca Selengkapnya