Ahmadi Noor Supit: Munas Golkar akan terjadi dan harus terjadi!

Merdeka.com - Posisi Setya Novanto sebagai ketua umum Partai Golkar kembali digoyang. Bahkan telah ada tim kajian untuk melihat dampak dari kasus korupsi e-KTP yang menjerat sang pucuk pimpinan tersebut.

Politikus Golkar Ahmadi Noor Supit melihat kondisi partainya saat ini memang tengah dilanda badai. Sehingga, dia meyakini, mau tidak mau maka harus ada pergantian pucuk pimpinan.

Supit membenarkan bahwa tim kajian melihat isu e-KTP menggerus elektabilitas Golkar. Hal ini berbahaya karena sebentar lagi, Golkar akan menghadapi event besar yakni Pemilu serentak 2019. DPP Golkar juga telah menggelar rapat pleno membahas hasil tim kajian yang dipimpin Yorrys Raweyai dan Rudolf.

"(Munas) Akan terjadi dan harus terjadi. Jangan sampai orang menganggap enggak ada lagi orang baik di Golkar, capeklah, kasihan orang-orang (pengurus Golkar) di daerah," kata Supit saat dihubungi merdeka.com, Rabu (27/9).

Saat ini, Supit mengklaim, Golkar tengah membahas bagaimana cara untuk melengserkan Setya Novanto dari kursi ketua umum. Sebab, syarat untuk lengser dari ketum adalah meninggal dunia, mengundurkan diri atau melanggar AD/ART.

"Tapi ini elektabilitas itu juga harusnya menjadi perhatian utama bagi partai, mestinya memang itu sudah dikaji. Ternyata beban utama dari penurunan elektabilitas persoalan ketum ya. Mestinya sih ya itu dipertimbangkan betul," kata Supit.

Mantan timses Ade Komarudin di Munas Golkar lawan Setya Novanto ini menambahkan, harusnya kepentingan bersama, demi Golkar diutamakan. Sehingga dia mendukung jika ada pergantian ketua umum dalam waktu dekat sebelum Pemilu 2019.