Ahok belum tuntaskan janji berikan warga gusuran tempat berdagang

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pernah menjanjikan kepada warga Kalijodo untuk membantu usaha mereka sebagai pedagang. Terutama warga yang memiliki KTP DKI akan mendapatkan mendapatkan fasilitas dari PD Pasar Jaya dan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP).

Namun ternyata, janji tersebut belum dapat terealisasi 100 persen. Basuki atau akrab disapa Ahok ini menjelaskan, perlu ada pendataan ulang untuk mengetahui warga yang sebelumnya memang menggantungkan hidupnya dengan berdagang.

"Dia mau dagang di mana? Kan enggak semua orang masuk bisa dapat unit usaha. Kamu kan kerja juga kan, mungkin sebelum kamu masuk (rusun), kamu bukan orang dagang, masa kamu mau paksa jadi pengusaha. Enggak bisa juga kan, ini kan seleksi siapa yang dagang dulu baru bisa dapat," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (13/7).

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, telah memerintahkan Dinas KUMKMP untuk menyediakan tempat usaha bagi warga korban penggusuran Kalijodo. Namun, fasilitas ini hanya akan diberikan kepada warga yang sebelum pindah ke rumah susun Pulogebang dan Marunda ini berprofesi sebagai pedagang.

"UMKM sudah datang waktu itu lihat siapa mereka. Kita juga gak bisa gampang percaya juga sama orang-orang ini karena mereka banyak alasan juga. Sebagian dapat juga gak dagang," tutup Ahok.

Sebelumnya, Pemprov DKI telah menyiapkan beberapa solusi bagi warga Kalijodo setelah dilakukan penertiban di kawasan yang kerap dijadikan sebagai tempat lokalisasi itu.

"Terutama bagi warga yang punya Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta, kami akan kasih kesempatan untuk berdagang. Kami akan serahkan ke PD Pasar Jaya dan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI," ujar Basuki di Jakarta, Senin (15/2).

Selain itu, lebih lanjut mantan Bupati Belitung Timur itu juga menuturkan, bagi warga yang memiliki KTP DKI Jakarta, maka akan direlokasi ke beberapa rumah susun (rusun) yang masih tersedia.

"Akan tetapi, bagi warga yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta, maka akan kami sarankan lebih baik supaya kembali ke kampung halamannya saja. Itu kira-kira solusi yang kami tawarkan," ujar Basuki.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hari ini akan melakukan rapat koordinasi bersama dengan seluruh pihak terkait rencana penertiban kawasan Kalijodo yang terletak di wilayah Jakarta Barat.

Menurut Ahok rapat koordinasi tersebut akan dilakukan di Mapolda Metro Jaya.

"Hari ini, Kapolda akan memimpin rapat koordinasi mengenai rencana penertiban Kalijodo. Rapat itu juga akan dihadiri oleh semua pihak RT dan RW," katanya.