Ahok dan PDIP akhirnya berpisah jalan

Merdeka.com - Siapa bakal calon pendamping Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilgub DKI 2017 mendatang akhirnya terungkap. Relawan TemanAhok yang selama ini mengumpulkan KTP untuk Ahok sebagai syarat maju melalui calon independen menyebut nama Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Nama Heru dipilih atas keinginan Ahok sendiri.

Keputusan Ahok memilih Heru membawa beberapa konsekuensi. Pertama, Ahok memastikan diri maju melalui jalur independen meski ada Partai NasDem yang mendukung. Kedua, keinginan Ahok yang sebelumnya memprioritaskan wagub incumbent Djarot Saiful Hidayat sebagai pendampingnya di Pilgub 2017 batal. Dengan begitu, hubungan 'koalisi' Ahok dengan PDIP terpaksa berpisah jalan.

Apa alasan Ahok akhirnya memilih Heru? Salah satu penyebabnya adalah karena PDIP tak kunjung mengeluarkan rekomendasi bagi Wagub Djarot Saiful Hidayat.

"Aku kan sudah bilang ke konstituen aku mau pilih PNS. Aku bilang aku ada misi, setelah ada Pak Jokowi, orang percaya politikus baik. Nanti ada yang percaya PNS baik, terus kalau ada parpol baik. Kalau orang percaya tiga ini maju negara kita," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Senin (7/3).

"Kalau ada PNS maju, semua orang pasti cari tahu siapa sih Heru. Dia korupsi enggak sih. Dia jadi wali kota meres orang enggak sih?" sambung dia.

Meski nasib Heru tergantung kerja relawan TemanAhok hingga Juni 2016 nanti, dia yakin secara kinerja mantan wali kota Jakarta Utara itu tak perlu diragukan lagi.

"Kenapa Heru? Anak sudah umur 23 tahun, sudah kerja dan istri kerja. Enggak ada kasus dipanggil BPK. Beberapa kali yang terkait kasus UPS dipanggil, aku gak pernah dengar Heru terlibat. Semenjak jadi wali kota enggak pernah meras," jelas dia.

"Saya cuma mau buktikan ada lho PNS jujur, namanya Heru Budi Hartono. Kalau dia bagus bisa ikut misalnya jadi terpilih berarti masih ada politisi baik. Kepercayaan lebih penting," tambah dia.

Heru sendiri menyatakan, siap meninggalkan seragamnya sebagai PNS meski tak terpilih. "Selama ketemu Pak Ahok ditanya siap gak ninggalin PNS. Saya bilang siap, semua ada resikonya," kata Heru ketika dihubungi di Jakarta, Senin (7/3).

Sementara itu, Wagub Djarot menanggapi santai pilihan Ahok itu. Djarot berprinsip, dirinya tidak akan melangkahi kewenangan partai. "Ya enggak apa-apa. Itu hak beliau. Tapi saya sebagai wagub itu juga rekomendasi partai. Sekarang pun juga, kalau Pak Ahok mau tarik saya harus melalui partai," kata Djarot di Balai Kota, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (7/3).

Sebagai kader PDIP, Djarot mengatakan, tak mau melangkahi partai terlebih posisinya di partai berlambang banteng bermoncong putih itu sangat strategis. Dia lebih memilih keputusan PDIP ketimbang keluar dan ikut Ahok.

"Saya menjadi anggota partai bukan satu dua tahun, saya bukan anggota biasa. Saya pengurus partai di tingkat pusat. Dan saya masih percaya betul bahwa negara yang demokratis membutuhkan partai politik," jelas dia.

Dia mengatakan, PDIP tak memberikan rekomendasi bukan alasannya harus keluar dari partai. Setiap orang punya prinsip bukan karena tidak siap keluar dari partai untuk maju sebagai cawagub. "Beda prinsip antara relawan, independen dan partai," pungkas dia.

Putusnya hubungan Ahok dan PDIP ini sebenarnya sangat disayangkan. Saat Ahok memutuskan keluar dari Partai Gerindra, Fraksi PDIP di DPRD DKI-lah yang menjadi pelindung Ahok dari serangan-serangan politikus Kebon Sirih. Apalagi ketika Ahok dan DPRD DKI berseteru terkait APBD 2014 lalu yang membuat pengesahan tertunda. Ahok menuding ada siluman anggaran yang membuat anggota DPRD tersinggung.

Setelah Ahok memberi sinyal maju melalui jalur independen, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri langsung memanggil Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan Wagub Djarot Saiful Hidayat. Pemanggilan itu terkait dengan calon yang bakal diusung PDIP di Pilgub DKI 2017 mendatang.

"Kita makan pempek saja. Pertemuan antara ibu dan anak. Kita diarahkan memang konsolidasi untuk Pilgub DKI mengikuti DPP, kita harus berhati-hati karena memang kita bisa mencalonkan sendiri ya," kata Prasetyo usai pertemuan di rumah Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/3) malam.

Prasetyo mengatakan PDIP akan melakukan penjaringan bakal calon Gubernur DKI April mendatang. PDIP pun mengisyaratkan bakal mencalonkan gubernur dari kader internal termasuk kemungkinan nama Djarot yang diusung.

"Kita akan membuka pendaftaran. Insya Allah (calonkan kader sendiri). Kalau Djarot itu kader sendiri dan enggak ada masalah. Kita akan tetap demokratis." ungkap Prasetyo.

PDIP pun tak masalah jika nanti kalah dalam Pilgub DKI. "PDIP itu sudah biasa menang dan kalah dalam Pemilu. Kalau itu sudah biasa," tutupnya.