Ahok jawab tudingan bayar mahar buat PDIP senilai Rp 10 T

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - PDIP melaporkan seorang wartawan senior ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya. Laporan ini terkait tuduhan mahar yang diduga diterima PDIP senilai Rp 10 triliun dari Basuki T Purnama (Ahok) untuk dukungan di Pilgub 2017.

Menanggapi hal ini, Ahok menegaskan, dirinya tak pernah memberikan uang Rp 10 triliun sebagai mahar kepada PDIP. Sebab, Ahok mengaku tak punya uang sebanyak itu.

Kalapun memiliki uang dengan jumlah tersebut, dia mengaku lebih baik digunakan untuk membantu orang. Mantan Bupati Belitung Timur itu menerangkan, bila uang sebanyak Rp 10 triliun itu didepositokan, bunga yang diterima setiap bulannya mencapai Rp 55 miliar.

Orang lain juga bertanya?

"Kalau RP 10 triliun deposito kira-kira tiap bulan kamu dapat hampir Rp 60 miliar, jadi kalau Rp 1 T deposito kira-kira Rp 5 miliar sampai RP 6 miliar tergantung bank-nya. Ya katakanlah Rp 5,5 miliar, kalau kamu mahar Rp 10 triliun, Rp 55 miliar depositonya, ada orang gendeng mana yang kayak gitu. Kalau gue punya duit Rp 10 triliun, Rp 55 miliar gue taro, gue bantu orang aja terus," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (7/10).

"Saya jadi pejabat enggak bisa bantu orang. Kalau saya punya Rp 10 T, deposito hampir Rp 60 miliar tiap bulan, gue bisa bantu orang. Dana abadi. Aku belum pernah ketemu perusahaan yayasan hebat mana pun menaroh Rp 10 T dana abadi," sambung Ahok.

Ahok justru menuding yang menyebarkan kabar tersebut seorang rasis yang tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan dirinya pada Pilgub DKI Jakarta mendatang.

"Itu cuma tindakan pengecut si rasis yang enggak ngerti tanding. Makanya saya bilang kita tanding saja ngomongin program. Jangan asal bukan Ahok ayo dong ngomong program. Ngomong sama saya gitu loh. Kan saya sudah bilang di kampung saya pintar ngajar kalau bodoh nurut," tutup Ahok.

Sebelumnya, Tidak terima dituding menerima mahar politik, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melaporkan seorang wartawan senior ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya. Tuduhan itu ditulis melalui akun Facebook miliknya dengan mengutip berita dari media online 'Suara Nasional'.

Postingan itu sendiri ditulis Hanibal pada Selasa (20/9) lalu. Status di Facebook itu ditulisnya menjelang deklarasi PDIP untuk mengusung dan mendukung Ahok di Pilgub DKI, sekitar pukul 18.30 WIB.

"Jadi ternyata minta mahar? 10 Trilyun? DP 3 Trilyun harus malam ini juga? Duh Gusti... Itu duit apa kreweng... Woiii KPK Mana? KPK Mana?" tulis Hanibal di akun Facebook-nya. Namun, tulisan tersebut sudah dihapus. (mdk/rnd)