Ahok: Lewat parpol butuh Rp 200 miliar bos, duit saya enggak sampai
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali membeberkan salah satu alasan dirinya enggan menggunakan kendaraan politik karena besarnya dana yang harus digunakan untuk menggerakkan mesin partai. Dengan kalkulasi kasar, dalam setahun, minimal harus mengeluarkan ratusan miliar. Itu belum termasuk mahar untuk partai.
"Ini pemilihan masih sampai Januari. Butuh Rp 200 miliar bos," kata Ahok di Balai Kota, Jumat (11/3).
"Kamu hitung berapa biaya kalau mau pakai parpol," tambahnya.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Bagaimana cara Pilkada DKI 2017? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Bagaimana anggaran Pemilu 2024 dialokasikan? Rincian alokasi dana Pemilu sendiri digunakan untuk: 1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan 2. Pemutakhiran data pemilih 3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 4. Penetapan peserta pemilu 5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil 6. Pencalonan presiden dan wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten kota 7. Masa kampanye pemilu 8. Masa tenang 9. Pemungutan dan perhitungan suara 10. Penetapan hasil pemilu
-
Mengapa Pilkada DKI 2017 menarik perhatian? Pilkada DKI 2017 menjadi salah satu pemilihan kepala daerah yang menarik perhatian. Saat itu, pemilihan diisi oleh calon-calon kuat seperti Basuki Tjahaja Purnama, Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
-
Bagaimana Pilkada DKI 2017 dijalankan? Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan salah satu pemilihan kepala daerah yang paling menonjol dalam sejarah Indonesia karena berbagai dinamika politik dan sosial yang terjadi.
Ahok menuturkan, dana sebesar itu dibutuhkan untuk membiayai pergerakan pengurus partai di tingkat ranting. Jika di setiap RT ada satu ranting, minimal membutuhkan uang operasional Rp 1 juta per bulan. Maka jika dana tersebut dikali jumlah RT yang ada di DKI yang diperkirakan berjumlah 20.000 lebih, maka dana yang dibutuhkan Rp 200 miliar diperlukan selama setahun.
Setelah tahu besarnya biaya untuk menggerakkan satu partai, Ahok mengakui tidak mampu. "Itu baru satu partai. Duit saya enggak sampai," ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini angkat bicara soal tudingan adanya mahar politik di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Risma, yang juga merupakan salah satu kader PDIP, memastikan proses politik di partainya bersih dari mahar. Oleh karena itu, dia menilai opini yang berkembang di masyarakat, terkait mahar politik tidak benar adanya.
"Jadi gini lho ya, aku itu masuk sama sekali ndak ada uang. Jadi kalau misalkan kita diminta, kalau misalkan Pak Ahok diminta dekat ke mesin partai, ada kunjungan PAC, ada kunjungan ranting, itu ya iya lah. Tapi mesin partai itu kan bergerak. Kayak aku kemarin itu turun kan ya bareng mereka, sama PAC, sama ranting, tapi ya enggak ada ngomong uang itu," kata Risma kepada wartawan, Jumat (11/3).
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca SelengkapnyaTidak logis lantaran PSI sudah berkampanye dimana-mana.
Baca Selengkapnya""Rp 1 triliun untuk sebuah perjalanan demokrasi tidak terlalu banyak," kata Ganjar.
Baca SelengkapnyaKPU memberikan waktu 1 hari kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk memperbaiki laporan awal dana kampanye (LADK).
Baca SelengkapnyaAnies menjelaskan bahwa pembiayaan kegiatan politik perlu direformasi. Karena partai politik membutuhkan dana operasional.
Baca SelengkapnyaUang perahu ini akan banyak ditemukan menjelang pemilu.
Baca SelengkapnyaIkhsan pernah melakukan penelitian saat pemilihan Walikota Serang, Banten tahun 2013 dan mendapati salah satu calon membayar Rp5 miliar.
Baca SelengkapnyaLembaga kepolisian dalam paparannya dipimpin Wakapolri Komjen Agus Andrianto, meminta anggaran naik menjadi Rp165 triliun lebih.
Baca SelengkapnyaKarena, jika tidak mempunyai itu semua. Akan terasa sulit bagi orang tersebut untuk bisa menjadi ketua umum partai.
Baca SelengkapnyaAnies juga berjanji memberikan hadiah atau reward kepada masyarakat berperan dalam memburu koruptor.
Baca SelengkapnyaAHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Ugal-Ugalan Luar Biasa, Demokrat bakal Dorong Revisi UU Pemilu
Baca SelengkapnyaMenurut Ahok, penertiban jukir liar di Jakarta sulit dilakukan karena adanya pihak lain yang terlibat.
Baca Selengkapnya