Ahok tolak samakan kontrak politik dengan mahar

Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi memberikan dukungan bagi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk kembali memimpin ibu kota. Sebelum memberikan dukungan, partai besutan Megawati Soekarnoputri ini memintanya menandatangani Dasar Prasetya PDI Perjuangan yang terdiri atas 10 poin.

Basuki atau akrab disapa Ahok ini mengatakan, tidak keberatan dengan permintaan tersebut. Sebab, tujuan utama Dasar Prasetya adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, dan itu sudah dilakukannya selama menjabat.

"Dari dulu udah jalanin. Kontrak politik sama dengan Pak Jokowi (Joko Widodo) dulu. Prinsipnya mesti menjalankan, kita taat pancasila, standar 10 itu," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/9).

Mantan Bupati Belitung Timur ini menjelaskan, kontrak politik ini tidak dapat disamakan dengan mahar. Sebab Dasar Prasetya ini tidak hanya ditujukan kepadanya, tetapi juga seluruh bakal calon kepala daerah yang diusung dalam Pilkada Serentak 2017.

Selain itu, dia menganggap, syarat dari Megawati ini‎ tujuannya hanya menginginkan setiap pasangan calon yang diusung oleh partai berlambang kepala banteng dapat menjalankan nilai-nilai pancasila.

"Bukan mahar. Saya kira semua partai mencalonkan orang ada harapan. Kalau bu Mega kan jelas, di dalam konsep bu Mega, Bung Karno kan dia ingin Pancasila benar-benar dijalankan," terangnya.‎

‎Untuk diketahui, Dasar Prasetya merupakan arah umum perjuangan Partai dalam menerapkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945. Dasa Prasetya berarti sepuluh janji kesetiaan, berisi 10 (sepuluh) butir pemikiran kebangsaan mengenai usaha pemberdayaan dan pemerataan kesejahteraan Rakyat.

1. Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan UUD 1945, serta menjaga kebhinekaan bangsa.

2. Memperkokoh kegotong-royongan Rakyat dalam memecahkan masalah bersama.

3. Memperkuat ekonomi Rakyat melalui penataan sistem produksi, reformasi agraria, pemberian proteksi, perluasan akses pasar, dan permodalan.

4. Menyediakan pangan dan perumahan yang sehat dan layak bagi Rakyat.

5. Membebaskan biaya berobat dan biaya pendidikan bagi Rakyat.

6. Memberikan pelayanan umum secara pasti, cepat, dan murah.

7. Melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta menerapkan aturan tata ruang Secara konsisten.

8. Mereformasi birokrasi pemerintahan dalam membangun tata pemerintahan yang baik, bebas dari praktik korupsi,kolusi, dan nepotisme.

9. Menegakkan prinsip-prinsip demokrasi partisipatoris dalam prosespengambilan keputusan.

10. Menegakkan Hukum dengan menjunjung tinggi azas keadilan dan hak asasi manusia.