AHY kritik revolusi mental agar Jokowi tak terlalu berharap dukungan Demokrat

Merdeka.com - Pasang surut hubungan Partai Demokrat dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus terjadi jelang Pilpres 2019. Teranyar, Ketua Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik kebijakan revolusi mental pemerintah Jokowi.

Hal ini menyulut reaksi pendukung Jokowi, khususnya PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung sikap Demokrat yang tak konsisten dan mengkritik demi kepentingan politik semata.

Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center (DCSC), Zaenal A Budiyono menilai, kritik yang disampaikan Demokrat sebagai partai di luar pemerintah adalah hal yang wajar.

Dia mengatakan, pandangan politik AHY dan keluarga besar Demokrat tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pemikiran SBY. Menilik perjalanan SBY, ia merupakan politisi yang mengedepankan pembangunan manusia, sebelum pembangunan fisik termasuk infrastruktur. Hal itu dapat dilihat dari 'rekor' APBN era SBY yang untuk pertama kalinya mengalokasikan 20 persen APBN untuk pendidikan. Bahkan untuk menjamin sustainability anggaran yang fokus pada pembangunan SDM itu, diamankan melalui UU.

Sehingga, AHY dan Demokrat cukup terganggu dengan terseok-seoknya program Revolusi Mental Jokowi yang sebelumnya diharapkan dapat mengubah kultur lama yang negatif di bangsa ini, menjadi energi positif.

Indikatornya bisa dilihat di dunia maya, dimana sejak 2014 sampai saat ini, netizen seolah terbelah antara kubu Jokowi dan Prabowo. Kata dia, Cacian dan hujatan semakin hari bukannya menurun, justru menunjukkan grafik yang mengkhawatirkan. Padahal sebelumnya sosial media diharapkan membawa perdebatan cerdas dan sportif yang sebelumnya hanya ada di kampus, menjadi bisa dinikmati banyak kalangan, khususnya generasi milenial.

"AHY merasa situasi seperti itu seharusnya tidak terjadi bila revolusi mental sukses dijalankan," kata Zaenal dalam pesan singkat, Minggu (17/6).

Itu dari sisi substansi, lalu apa yang bisa kita tangkap dari kritik AHY ke Jokowi, saat Pilpres 2019 kian dekat?

"Demokrat sepertinya ingin mengirim pesan kepada Jokowi dan koalisinya untuk tidak terlalu berharap agar Demokrat masuk koalisi. Sebelumnya SBY juga menunjukkan behavioral politik yang bisa dimaknai mulai bergersernya Demokrat dari pusaran Jokowi," jelas Zaenal yang juga Dosen FISIP Universitas Al Azhar Indonesia.

Pidato-pidato Jokowi yang kerap menyalahkan masa lalu, menurut dia, turut mempengaruhi perubahan sikap Demokrat ini. Namun, kemana Demokrat akan melangkah belum bisa dipastikan.

Prabowo yang sabar menunggu 'bola muntah' Demokrat juga belum bisa berharap banyak. Hal ini karena baru-baru ini SBY justru mengatakan bahwa agenda terdekat Demokrat adalah membantu rakyat terlebih dahulu, daripada memikirkan koalisi—baik koalisi pemerintah maupun yang baru muncul, koalisi keumatan.

"Sebuah pernyataan simbolik yang makin mempertegas karakter Demokrat sebagai kekuatan penyeimbang," tutup dia.

Sebelumnya, AHY melakukan orasi politik bertajuk 'Dengarkan Suara Rakyat' di Hall Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (9/6). Dalam orasinya, AHY menyinggung soal program revolusi mental Presiden Joko Widodo yang jauh dari cita cita.

"Pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, sebagian besar rakyat, menaruh harapan kepada program, pembangunan manusia Indonesia. Ketika pemerintah saat ini, berhasil membangun ribuan kilometer jalan, ratusan jembatan, dan proyek infrastruktur lainnya, lantas, kita patut bertanya, Apa kabar Revolusi Mental?" katanya saat berpidato disusul tepuk tangan kader Demokrat.

Sekretaris Jenderal PDPI Hasto Kristiyanto tidak mau ambil pusing mengenai manuver dari putra SBY itu. Dia hanya menegaskan kritik harus didasari objektifitas.

"Kalau kritik itu harusnya diberikan berdasarkan objektifitasnya. Bukan didasarkan pada kepentingan politiknya," kata Hasto di Stasiun Senen, Jakarta Pusat, Selasa (12/6).

"Ketika mau ketok pintu cerita yang baik-baik, kemudian ketika ada agenda berbeda kemudian memberikan kritik yang berbeda. Rakyat melihat ketidakkonsistenan di situ," lanjutnya.

Dia membenarkan memang pada awalnya Demokrat tengah membangun komunikasi dengan PDIP. Namun hasil komunikasi itu diserahkan pada kebijakan masing-masing partai.

"Dari beberapa sinyal yang disampaikan termasuk oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono kan memang ada upaya membangun dialog positif. Tapi hasilnya kan kami serahkan pada kedaulatan setiap partai. Karena kerja sama kan harus dari kedua partai," ungkapnya.