Follow
AHY Minta Menkum HAM Tak Sahkan Hasil KLB Demokrat Tetapkan Moeldoko Ketum
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta Presiden Joko Widodo dan Menteri Hukum dan HAM tidak memberikan pengesahan terhadap hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatera Utara. Menurut AHY, KLB yang menetapkan Moeldoko sebagai ketum itu ilegal dan inkonstitusional.
"Saya minta dengan hormat kepada bapak Presiden Joko widodo khususnya Menkum HAM untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi," ujar AHY dalam konferensi pers, Jumat (5/3).
AHY meminta, negara menjunjung tinggi dan menghormati independensi dan kedaulatan partai politik. Ia berharap pemerintah tidak melakukan pembiaran terhadap Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
-
Apa harapan AHY untuk Polri? Pada kesempatan itu AHY memberikan harapan dan doa kepada Polri agar bisa melayani masyarakat dengan lebih baik lagi.'Usai rapat di Istana, saya langsung menghadiri acara peringatan Hari Bhayangkara ke-78, di Monas, Jakarta.Semoga Polri semakin maju dan profesional di tengah tantangan zaman yang tidak ringan, dan menjadi pelindung serta pengayom masyarakat Indonesia.Ke depan, kita semua berharap Polri semakin adaptif dengan perkembangan teknologi dan menghadirkan keadilan untuk semua,' tulis unggahan AHY.
-
Siapa yang punya hak menentukan arah politik PDIP? Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.
-
Kenapa TNI harus dijaga dari pengaruh partai politik? Pelihara TNI, pelihara angkatan perang kita, jangan sampai TNI dikuasai oleh partai politik manapun juga. Ingatlah, bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan, bukan prajurit yang mudah dibelokkan haluannya. Kita masuk dalam tentara karena keinsyafan jiwa dan sedia berkorban bagi bangsa dan negara.
-
Siapa saja yang harus terlibat dalam menjaga kerukunan di pemilu? Cara ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Masing-masing harus saling mendukung untuk menciptakan demokrasi yang sesuai dengan asas luber jurdil.
-
Siapa yang menyatakan bahwa Koalisi Indonesia Maju tidak khawatir dengan wacana duet Sandiaga-AHY? Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto menjelaskan, Koalisi Indonesia Maju yang partainya bangun dengan Partai Golkar, Partai Gerindra, serta PKB dan mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak khawatir dengan poros tersebut.
-
Bagaimana DPR ingin memastikan netralitas para pihak yang dilibatkan? 'Karena betul-betul dilibatkan langsung pada tiap prosesnya. Namun yang perlu dipastikan juga adalah terkait SOP, harus clear dan seragam. Ini demi meminimalisir potensi adanya kejadian-kejadian tidak netral nantinya. Jadi kalau dengan dilibatkan malah jadi tak netral, nanti kita sanksi keras,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (6/11).
"Saya meminta negara dan aparatur pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran atas kegiatan ilegal KSP Moeldoko untuk memecah belah Partai Demokrat," kata AHY.
Demokrat akan mengambil langkah hukum terhadap penyelenggara dan orang yang terlibat Kongres Luar Biasa di Sumut. Demokrat akan melaporkan ke penegak hukum.
"Langkah yang akan kami tempuh setelah ini adalah melalui tim hukum yang sudah kami persiapkan melaporkan panitia dan siapapun yang tadi terlibat dalam penyelenggaraan KLB ilegal kepada jajaran penegak hukum," pungkasnya.
Moeldoko Bersedia Jadi Ketum
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menerima pinangan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa. Moeldoko menyampaikan melalui sambungan telepon kepada peserta KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3).
Jhoni Allen Marbun saat memimpin jalannya KLB menghubungi Moeldoko. Dia menyampaikan hasil KLB yang memutuskan para peserta sepakat mengangkat Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2021-2026. Awalnya dia meminta keseriusan peserta KLB terkait pinangan ketua umum itu.
"Saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua atas amanah ini," kata Moeldoko.
Ia juga turut mempertanyakan apakah penetapan itu sudah sesuai AD/ART partai. Peserta KLB mengamini.
Mantan Panglima TNI itu juga menagih kembali keseriusan kader Demokrat untuk bekerja atas nama integritas. Hal itu pun diamini kembali.
Lantas, Moeldoko menyatakan siap menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026.
"Dengan demikian saya menghargai dan menghormati permintaan sodara untuk kita terima menjadi ketua umum," pungkasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kubu Moeldoko menerima Peninjauan Kembali (PK) terkait kepengurusan Partai Demokrat ditolak Mahkamah Agung.
Baca Selengkapnya
AHY mengungkapkan PK yang dilakukan KSP Moeldoko membuat kader khawatir apabila partai yang dibangun selama ini dirampas begitu saja oleh para pembegal partai.
Baca Selengkapnya
AHY dan seluruh kadernya tidak akan melupakan apa yang dilakukan oleh Moeldoko.
Baca Selengkapnya
Nasib Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum Partai Demokrat belum aman. Sebab, peninjauan kembali (PK) yang diajukan Moeldoko Cs kepada Mahkamah Agung belum diputuskan.
Baca Selengkapnya
Pelantikan AHY digelar di Istana Negara, Jakarta, hari ini pukul 11.00 WIB.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyampaikan kepada AHY bahwa sama sekali tidak tahu apa yang anak buahnya perbuat.
Baca Selengkapnya
Momen Moeldoko bersalaman dengan AHY saat pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN, Benny menilai hanya sebuah formalitas semata.
Baca Selengkapnya
Belasan kali AHY menang gugatan melawan Moeldoko terkait kepemimpinan Demokrat.
Baca Selengkapnya
Moeldoko bagi Partai Demokrat tak termaafkan dan tak terlupakan.
Baca Selengkapnya
Menurut AHY, pertempuran politik menyisakan orang kecewa dan marah
Baca Selengkapnya
Menteri AHY ungkap hubungannya dengan Moeldoko yang pernah berseteru terkait Partai Demokrat.
Baca Selengkapnya
Demokrat Jateng menilai keputusan MA menolak PK Moeldoko sudah tepat.
Baca Selengkapnya