AHY santai namanya tak masuk rekomendasi Ijtima Ulama

Merdeka.com - Koalisi partai politik pendukung Prabowo Subianto maju sebagai calon Presiden belum solid menentukan calon Wakil Presiden. Polemik terjadi lantaran masing-masing partai berkukuh mencalonkan kadernya sebagai sosok pendamping Prabowo.

Tarik ulur nama calon Wakil Presiden tidak berkutat di partai politik koalisi Prabowo, hasil Ijtima Ulama dari persaudaraan alumni 212 juga mengusung agar pendakwah kondang, Ustaz Abdul Somad sebagai calon Wapres. Hasil Ijtima itu kemudian diteruskan ke seluruh partai politik pendukung Prabowo agar melaksanakan rekomendasi tersebut.

Tidak ada nama Agus Harimurti Yudhoyono d idalam rekomendasi Ijtima ulama. Meski belakangan, partai Demokrat bergabung sebagai partai koalisi pendukung Prabowo.

Menanggapi hal itu, Agus menuturkan adalah hal lumrah di setiap dinamika politik. Yang jelas, dia mengungkapkan, pihaknya bakal terus membangun komunikasi secara intens jelang pendaftaran Capres-Cawapres yang dibuka pada 4 Agustus.

"Saya tidak merasa itu adalah sesuatu yang janggal. Dalam politik, sekali lagi, setiap orang, setiap kelompok, setiap organisasi tentunya punya preferensi masing-masing. Ini demokrasi, silakan dan semua punya hak dan kebebasan yang sama," katanya usai menyampaikan orasi politik di Djakarta Theatre, Jumat (3/8).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengaku mendapat surat dari Persaudaraan Alumni 212, Jumat (3/8) pagi. Surat itu berisi imbauan agar partai pendukung Prabowo Subianto mengikuti rekomendasi calon wakil presiden hasil Ijtima Ulama GNPF dan tokoh nasional.

Eddy menegaskan, PAN sejak awal menghormati rekomendasi Ijtima Ulama dan tokoh nasional. Nama Salim dan Abdul Somad akan dipertimbangkan di internal PAN. Namun PAN tetap berharap Prabowo menggandeng Ketum Zulkifli Hasan sebagai cawapres.

"Kami dari awal itu kami menghormati putusan atau Ijtima Ulama tersebut. Kami jadikan bahan pertimbangan dan dan bahan renungan yang paling dalam," ujarnya.

PAN tidak bisa buru-buru menyetujui rekomendasi Ijtima Ulama. Sebab, partai memiliki mekanisme internal yakni Rakernas untuk memutuskan keputusan strategis seperti dukungan dan arah koalisi di Pilpres 2019.

Rencananya, Rakernas PAN akan digelar pada tanggal 6-7 Agustus 2018 mendatang. Rakernas itu akan membahas evaluasi mandat untuk mencalonkan Zulkifli sebagai capres atau cawapres dan sikap politik di Pilpres 2019.

"Dan itu bentuk konsiderasi kami ketika kami membahas agenda Pilpres 2019," tegas Eddy.