AHY Sayangkan Fenomena Left Group Keluarga & Kawan Karena Beda Pilihan Politik

Merdeka.com - Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberikan pidato politik di Djakarta Theatre. Salah satu hal yang disinggung AHY adalah soal perpecahan di masyarakat gara-gara beda pilihan politik.

AHY menyoroti soal fenomena left group gara-gara beda pilihan politik. Menurutnya tujuan Grup ini untuk menyambung silaturahmi dan berkomunikasi jadi rusak gara-gara debat kusir dan membabi buta. Masyarakat kehilangan akal sehat dan tak mau lagi mendengar apa yang sebenarnya terjadi.

"Kita menyaksikan, kawan-kawan kita atau justru kita sendiri left group karena jengkel, seolah-olah kawan-kawan kita tidak lagi sejalan. Ada juga anggota grup yang di-remove oleh admin karena dianggap provokator, makar, atau mengganggu 'stabilitas politik' dalam grup," kata AHY disambut tawa dan tepuk tangan ratusan kader Demokrat, Jumat (1/3).

Karena panasnya kondisi politik, masyarakat terpancing menyebarkan hoaks yang menyesatkan. Tak jarang akhirnya malah berurusan dengan hukum.

"Tanpa sadar, kita telah mencelakakan diri sendiri, hanya karena fanatisme terhadap pilihan politik tertentu," sesal AHY.

Penggunaan warna dan simbol jari pun bisa jadi masalah. Tidak hanya emoticon jari dalam percakapan di media sosial, tapi juga simbol jari ketika berfoto. Kalangan perwira di jajaran TNI turut menjadi korban hoax. Simbol jari pada saat foto bersama, yang menandakan angkatan kelulusan di Akademi Militer, dianggap sebagai dukungan pada paslon tertentu.

"Di Jakarta, seorang penumpang taksi online, diturunkan di tengah jalan, hanya gara-gara menggunakan kaos yang berbeda dengan pilihan politik pengemudinya," kata AHY.

Partai Demokrat menyayangkan kehidupan politik dan demokrasi yang dibangun sejak krisis 1998. Hal ini tidak terjadi di era kepemimpinan Presiden SBY.

Dalam pemilu, tidak muncul ketegangan yang berlebihan antar kelompok pendukung, golongan, apalagi antar identitas (SARA). Perbedaan pandangan dan pilihan politik tidak dibawa ke level pribadi atau personal.

"Kalaupun ada, jumlahnya relatif kecil dan tidak menjadi keprihatinan nasional," kata mantan Mayor TNI ini.