Follow
AHY soal KLB Deli Serdang: Banyak yang Hadir Atas Paksaan, Imbalan Uang & Posisi
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan mayoritas peserta Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, hadir atas dasar imbalan. Serta, ada upaya ancaman dan paksaan.
"Banyak dari mereka tadi kita saksikan (KLB) hadir atas dasar paksaan, ancaman dan juga imbalan berupa uang, posisi dan kedudukan," ungkap AHY saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (5/3).
Pun, ia memastikan 93 persen pemilik suara sah berada di tempatnya atau daerahnya masing-masing. "Hanya sekitar 7 persen (yang hadiri KLB) dan itu pun sudah kita ganti. Sudah di Plt-kan. Saya bisa tunjukkan dokumennya," kata AHY.
-
Siapa yang mengungkapkan kekhawatiran soal demokrasi di Indonesia? Sama halnya dengan Omi, Koordinator Pertemuan Alif Iman Nurlambang mengaku dengan situasi terkini yang menyebut demokrasi Indonesia sedang diontang-anting. Ia mengatakan bahwa sesuai temuan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) diduga ada intervensi dari lembaga eksekutif ke lembaga yudikatif.
-
Siapa saja yang ikut demo di KPU? Soenarko menambahkan, aksi ini akan diikuti oleh sejumlah elemen masyarakat sampai beberapa organisasi relawan dari pasangan calon 01, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN) dan paslon 03, Ganjar Pranowo - Mahfud MD.
-
Siapa yang berperan penting dalam demokrasi Indonesia? Dalam sistem demokrasi parlementer, partai politik berperan penting. Partai politik merupakan wadah bagi rakyat untuk mengungkapkan aspirasi dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kecurangan pemilu di Kuala Lumpur? 'Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum telah menyatakan lengkap secara formil dan materiil (P-21) berkas perkara tersangka 7 anggota PPLN,' kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana dalam keteranganya, Rabu (6/3).
-
Kenapa Tindak Pidana Pemilu bisa mengancam demokrasi? Pemilu adalah fondasi bagi negara demokratis, dan tindakan kriminal yang terkait dengan proses ini dapat mengancam kesejahteraan masyarakat dan stabilitas politik.
-
Kenapa politik uang merusak demokrasi? Politik uang menghambat partisipasi politik masyarakat. Politik uang dapat membuat masyarakat enggan berpartisipasi dalam politik, karena mereka merasa bahwa suara mereka tidak akan berpengaruh. Hal ini karena mereka merasa sudah terbeli dengan uang politik.
Kehadiran peserta KL karena atas dasar imbalan itu, dinilai AHY merusak demokrasi di negeri ini.
"Ini yang saya nilai sangat merusak demokrasi di negeri kita. Bukan hanya kedaulatan, kehormatan dan eksistensi Partai Demokrat yang dipertaruhkan di sini, tetapi juga nasib dan masa depan demokrasi di negeri kita," lanjut AHY.
"Apa jadinya kalau ada aktor-aktor tertentu yang merasa memiliki kekuatan politik, kekuatan uang lalu bisa berbuat semau-maunya, sewenang-wenang mengambil alih parpol yang sah dan berdaulat dengan cara-cara yang tak legal. Hancurlah demokrasi kita," sambungnya.
Ia mengklaim tak hanya menyuarakan hak Partai Demokrat, namun juga perjuangan untuk tetap menjaga demokrasi hidup dengan baik di Tanah Air.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Ugal-Ugalan Luar Biasa, Demokrat bakal Dorong Revisi UU Pemilu
Baca Selengkapnya
Pada pertemuan tersebut, AHY berterima kasih kepada para pimpinan MPR yang terus mengawal isu demokrasi agar lebih baik lagi.
Baca Selengkapnya
Akibat, calon yang tidak cukup mendapatkan dukungan partai politik tak bisa ikut berkontestasi. Dan ini dampak, sistem pilkada yang telah disepakati.
Baca Selengkapnya
Kepala desa biasanya memiliki hubungan dengan petahana sehingga dapat mendobrak atau mengurangi suara politisi tersebut.
Baca Selengkapnya
Acara itu sedianya dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh atau aktivis.
Baca Selengkapnya
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) curhat bahwa partainya banyak kehilangan kursi dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca Selengkapnya
Ikhsan pernah melakukan penelitian saat pemilihan Walikota Serang, Banten tahun 2013 dan mendapati salah satu calon membayar Rp5 miliar.
Baca Selengkapnya
Hasto pun menyatakan informasi ini benar adanya dan bahkan ia berani mempertanggungjawabkan ucapannya ini di jalur hukum.
Baca Selengkapnya
Soroti Kecurangan Pemilu 2024, Civitas Akademika dan Masyarakat Sipil Demo Kantor Gubernur Sumbar
Baca Selengkapnya
AHY menyinggung IKN yang dikhawatirkan mangkrak hingga rakyat menderita.
Baca Selengkapnya
Pengamat Politik Adi Prayitno mengunggah komentar, terkait panas-dingin hubungan PKS dan Anies yang tampak pecah kongsi di Pilgub Jakarta 2024.
Baca Selengkapnya
Hasto mengaku telah menelusuri acara deklarasi dukungan kader PDIP kepada Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya