Airlangga Hartarto Idealnya Fokus Tugas Menko Perekonomian

Merdeka.com - Partai Golkar akan menggelar musyawarah nasional pada awal Desember 2019 untuk memilih ketua umum baru. Petahana Airlangga Hartarto menjadi calon kuat. Namun dengan posisinya sebagai Menko Perekonomian, Airlangga idealnya tidak merangkap jabatan sebagai ketum parpol.

"Ketika menjadi anggota kabinet, pertama, tunjukkanlah komitmen dengan membantu melaksanakan visi misi presiden. Kedua berkinerja baik, ketiga memiliki akseptabilitas atau diterima oleh semua pemangku kepentingan," kata pengamat politik Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf kepada wartawan di Jakarta, Kamis (7/11).

Asep membandingkan kebijakan Presiden Jokowi saat membentuk Kabinet Indonesia Kerja 2014-2019 yang melarang ketua umum parpol menjadi menteri. "Jokowi punya tiga kriteria untuk menterinya. Pertama punya kapasitas dan kompetensi, kedua punya integritas, dan ketiga tidak merangkap sebagai pimpinan parpol. Tidak merangkap jabatan sebagai ketua umum parpol menjadi penting karena harapannya dia fokus pada tugas dan kewajibannya sebagai menteri," ujarnya.

Tapi dalam perjalanan pemerintahan, lanjut Asep, ketika Jokowi mengangkat Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian, tidak rangkap jabatan tidak lagi menjadi kriteria.

"Sekarang kejadian lagi. Bahkan ada tiga ketum parpol yang juga menjadi menteri. Idealnya memang dilepaskan jabatan parpolnya, atau memilih mau menjadi pimpinan parpol atau mau jadi menteri?" tukasnya.

"Maka dalam konteks ketua umum Partai Golkar, apalagi ini jelang Munas, idealnya Airlangga fokus sebagai Menko Perekonomian. Serahkan ketua umum pada orang yang lebih bisa fokus mengurus partai," imbuh Asep.

Koalisi di Parlemen Kuat, Ketum Tak Perlu jadi Menteri

Dalam pandangannya, Asep menilai, tidak terlalu dibutuhkan pimpinan parpol ada di kabinet, karena kekuatan koalisi di parlemen sudah sangat kuat. Sebab elektoral berpengaruh pada kerjaan partai, bukan pada kerjaan satu menteri. Meski begitu dia mengakui posisi menteri memang bisa memberikan citra kepada publik lewat komunikasi langsung.

"Memang parpol bisa memanfaatkan posisi menteri untuk berkomunikasi kepada publik dan menyesuaikan program partai dengan publik. Dua itu jalan menjadi keuntungan parpol yang kadernya duduk sebagai menteri," ujarnya.

Tapi, kata Asep, ketika dia diangkat dan disumpah sebagai anggota kabinet, menteri harus berkerja sesuai tugas dan fungsinya. Itu penting karena jadi amanat sebagai pembantu presiden.

"Kalau tugas partai hukumnya sunnah, kalau menteri wajib hukumnya menjalankan apa yang menjadi amanatnya karena sudah disumpah," pungkas Asep.