Airlangga Sebut Penambahan Partai Baru Koalisi Jokowi akan Perkuat Parlemen
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku terbuka menerima partai baru untuk masuk ke koalisi Jokowi. Menurutnya, fokus utama penambahan partai baru untuk memperkuat pemerintahan Jokowi-Ma'ruf di parlemen.
"Yang paling penting kalau kita lihat secara politik kan di parlemen. Nanti kalau politik mendorong parlemen yang kuat," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/6).
Terkait partai baru yang berpeluang masuk ke kabinet, Airlangga menyebut hal itu merupakan hak Jokowi sebagai Presiden. Kendati begitu, dia menekankan, posisi di kabinet seharusnya diisi oleh unsur partai pendukung dan profesional.
-
Siapa yang ingin Airlangga memimpin Golkar? Kendati begitu, mayoritas pengurus dan kader Partai Golkar menginkan Airlangga melanjutkan kepemimpinannya.
-
Mengapa Golkar ingin Airlangga memimpin lagi? Pasalnya, Airlangga dinilai berhasil dengan membawa Golkar berada di urutan kedua Pemilu 2024 dengan perolehan suara 15,28% 'Prestasi AH (Airlangga Hartarto) yang bisa naikkan elektabilitas Golkar tak bisa dibantah,' ujar Pengamat Politik Adi Prayitno, Jumat (29/3).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Apa yang bisa dilakukan Jokowi untuk kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa yang diuntungkan jika Jokowi gabung Golkar? 'Paling tidak mempengaruhi kekuasaan pasca pilpres atau pileg dan massa transisi kekuasaan ke depan,' sambungnya.
"Ya kabinet kan ada dari unsur partai pendukung, profesional. Nah banyak ruang yang bisa dibahas," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan menilai partainya lebih baik berada dalam jajaran pemerintah. Alasannya, secara historis PAN memang selalu berada dalam pemerintahan.
"Pertimbangannya macam-macam kita kan secara historis dari organisasi kita berdiri Agustus 98 sampai sekarang sebagian besar waktu kita ada di pemerintahan jadi memang sudah jadi pola dan tradisi dalam PAN buat ada di pemerintahan," kata Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019).
Bara menegaskan, tidak tertutup kemungkinan partainya bergabung ke koalisi pemerintahan. Dia mengatakan, peluang PAN bergabung dengan pemerintahan Jokowi sangat terbuka lebar.
"Kemungkinan itu ada tapi nanti kita liat semua setelah proses di MK selesai. Tapi kemungkinan itu ada," ungkap Bara.
Reporter: Lisza EgehamSumber: Liputan6.com (mdk/fik)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ini Kata Airlangga Soal Posisi Golkar pada Kabinet Mendatang
Baca SelengkapnyaMenurut Airlangga, berkampanye juga merupakan hak konstitusional seorang presiden.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, Presiden Jokowi merupakan tokoh nasional.
Baca SelengkapnyaMenurut Aburizal Bakrie ada jalan lain bagi Jokowi dan Gibran untuk menjadi Ketua Umum di Partai Golkar
Baca SelengkapnyaAirlangga menyebut, soal wacana Jokowi menjadi penasihat belum pernah dibahas
Baca SelengkapnyaDewan Pakar meminta Golkar membentuk poros baru di luar bakal koalisi.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi isu yang menyebut PDI Perjuangan (PDIP) masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaTetapi, Dasco mengingatkan persoalan komposisi kabinet merupakan hak prerogatif dari presiden terpilih.
Baca SelengkapnyaKendati demikian, Airlangga mengaku belum mendapat perintah dari Prabowo menyiapkan kader-kader terbaik Partai Golkar untuk kabinet pemerintahannya.
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden.
Baca SelengkapnyaJK mengingatkan jika bergabung dengan Partai Golkar tidak serta-merta bisa menjadi pengurus apalagi menjadi ketua umum.
Baca Selengkapnya