Akal-akalan agar Ical kembali terpilih jadi ketum Golkar

Merdeka.com - Partai Golongan Karya (Golkar) segera menghadapi suksesi kepemimpinan di Munas IX tahun depan. Santer dikabarkan, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) akan maju kembali menjadi pucuk pimpinan partai berlambang beringin kedua kalinya.

Para politisi muda Golkar, di antaranya Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang Kartasasmita, Zainuddin Amali, dan Hajriyanto Thohari pun tak menerima begitu saja. Mereka menginginkan nakhoda baru yang lebih progresif agar tercipta perubahan gaya kepemimpinan di Golkar.

Kelima orang yang juga mengincar kursi ketua umum Golkar ini, mencium langkah Ical akan dimuluskan dengan mengotak-atik syarat pencalonan sebagai ketua umum. Alhasil, kelima tokoh muda Golkar itu membuat pernyataan tegas meminta pemilihan ketua umum Golkar di gelar secara demokratis.

Berikut akal-akalan Ical guna memuluskan langkah menjadi ketua umum Golkar kedua kalinya, seperti dihimpun merdeka.com, Jumat (8/11):

Ical persulit syarat caketum Golkar

Politisi Golkar Agun Gunandjar Sudarsa, menyatakan DPP Partai Golkar akan membuat persyaratan yang mempersulit kandidat calon ketua umum (caketum) Golkar untuk maju. Hal itu guna memuluskan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) menjadi ketua umum golkar kembali."Syaratnya (kandidat calon ketua umum) harus mendapat dukungan dari 10 DPD Provinsi dan 30 persen DPD Kabupaten/Kota, itu sungguh sungguh persyaratan untuk menjegal calon yang lain," beber Agun di Jakarta, Jumat (7/11).Menurut Agun yang paling demokratis adalah memberikan kesempatan kepada siapapun yang sudah masuk kategori kader Golkar baik di pusat maupun daerah. Munas Golkar adalah ajang kontestasi kader-kader terbaik Golkar untuk maju menjadi ketua umum nantinya."Berikan kesempatan itu. Yang paling demokratis adalah tanpa persyaratan dukungan yang menyulitkan seperti itu," terang dia.

Syarat caketum didukungan 10 DPD I & 30 persen DPD II tak lazim

Politisi Partai Golkar Hajriyanto Thohari menilai syarat dukungan DPD I dan DPD II bagi kandidat calon ketua Golkar tak demokratis. Hal itu  ditengarai sebagai strategi Aburizal Bakrie (Ical) yang akan maju lagi untuk menjegal para calon ketua umum lain. "Wacana bahwa calon harus didukung oleh 10 DPD I dan 30 persen DPD II secara kumulatif adalah persyaratan yang tidak demokratis dan tidak lazim," kata Hajriyanto di Jakarta, Sabtu (8/11).Hajriyanato yang juga menjadi kandidat calon ketua umum Golkar meminta persyaratan yang artifisial, apalagi berbau rekayasa untuk memenangkan salah satu calon harus dihindarkan. Dia berharap Munas IX Partai Golkar 2015 benar-benar berlangsung secara adil dan demokratis.

Persyaratan caketum Golkar buat jegal caketum selain Ical

Salah satu calon ketua umum (caketum) Partai Golkar Hajriyanto Thohari menilai syarat kandidat caketum Golkar harus memperoleh dukungan DPD I dan DPD II adalah keanehan. Hal itu mengindikasikan adanya strategi mengganjal calon-calon lain dari calon incumbent Aburizal Bakrie (Ical)"Persyaratan ini juga aneh bin ajaib, dan diduga ada maksud-maksud tertentu untuk menjegal kandidat-kandidat calon ketua umum yang bermunculan," kata Hajriyanto di Jakarta, Sabtu (8/11).Guna menghindari kekhawatiran itu, dia menyarankan organizing committee (OC) dan Steering Committe (SC) menyiapkan aturan-aturan dalam proses pengajuan dan pemilihan calon ketua umum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan demokratis.

Ical skenariokan terpilih secara aklamasi

Politisi Golkar Agun Gunandjar Sudarsa, menyatakan persyaratan kandidat calon ketua umum (caketum) Golkar harus mengantongi dukungan 10 DPD I dan 30 persen DPD II sangat memberatkan. Lewat syarat itu, nampaknya Ical dinilai ingin melenggang sendirian dan memperpanjang jabatan sebagai ketua umum dalam Munas IX dengan jalan aklamasi."Ujung-ujungnya dia ingin melenggang sendirian agar aklamasi," kata Agun di Jakarta, Jumat (8/11).Selain Agun, kader Golkar di daerah, yang enggan disebutkan namanya, membeberkan hal serupa. Sumber itu mengatakan ada skenario yang sedang dibuat Ical beserta loyalisnya untuk membatasi ruang gerak kandidat calon ketua umum lain dalam berkompetisi.Sumber tersebut mengatakan bahwa dukungan dari DPD I dan DPD II akan diatur harus mencapai jumlah tertentu, sehingga kandidat lain tidak bisa mencapai angka itu. Pada saat munas nanti dapat diskenariokan melalui tata tertib bahwa hanya Ical calon yang memenuhi syarat, serta terjadilah aklamasi.