Akbar Faizal dicopot dari MKD: Pembungkaman kebenaran hakiki
Merdeka.com - Anggota DPR dari Fraksi NasDem yang baru dicopot dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Akbar Faizal menyatakan dirinya dibungkam. Upaya tersebut merupakan desakan dari para loyalis Ketua DPR Setya Novanto jelang vonis kasus pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres JK di perpanjangan kontrak Freeport.
"Pemberhentian sementara di MKD sungguh upaya pembungkaman dari kebenaran hakiki agar kebenaran tak ditutupi," kata Akbar di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12).
Menurut Akbar, ada kubu yang berusaha merecoki keputusan MKD dalam adili Novanto. Dia tetap boleh mengikuti rapat internal, namun tidak dianggap ada jika tak diganti.
-
Siapa yang nobar bareng Jokowi? Presiden Joko Widodo (Jokowi), nonton bareng (nobar) bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) di hotel tempatnya bermalam di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Kenapa Jokowi paksa Freeport bangun smelter? Untuk itu, Jokowi memaksa PT Freeport membangun industri smelter tembaga di Gresik. 'Bayangkan 55 tahun, dan kita tidak tahu apakah yang diekspor itu hanya tembaga atau ada emasnya. Oleh sebab itu, 9 tahun yang lalu saya paksa untuk mereka mau membangun yang namanya industri smelter,' tuturnya.
-
Bagaimana Jokowi melakukan reshuffle? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Bagaimana Jokowi mendorong Freeport bangun smelter? Jokowi lantas mencari cara karena sulit mendorong PT Freeport untuk membangun industri smelter. Kemudian, Jokowi meminta BUMN membeli saham mayoritas bagi PT Freeport.'Sehingga kita sekarang memiliki saham mayoritas 51 persen. Setelah kita mayoritas, baru saya perintah BUMN-nya agar industri smelternya segera dibangun,' pungkas Jokowi.
-
Siapa yang dipanggil Jokowi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
"Sidang ditunda tak tahu sebabnya, mereka sedari tadi lakukan blunder, kebingungan sendiri. Saya mendapat informasi bahwa terjadi kesepakatan bahwa saya boleh saja tetap di dalam membacakan keputusan yang saya bikin, keputusan yang mau dibungkam. Saya boleh membacakan putusan tapi suara saya tidak dihitung," bebernya.
Akbar menegaskan, partainya merespon masalah ini dengan cepat. Hingga keputusan fraksinya ialah mengganti dia dengan Ketua Fraksi NasDem Viktor Bungtilu Laiksodat guna mengikuti rapat internal di MKD.
"Saya barusan mendapat surat, saya diganti di MKD dengan Viktor Laiskodat," tuturnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ghufron menempuh mekanisme internal partai usai diganti dari DPR 2024-2029 dan diberhentikan sebagai kader.
Baca SelengkapnyaMenurut Airlangga, keputusan MKMK terkait dugaan pelanggaran etik hakim MK sudah jelas.
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi (MK) menggelar pemilihan Ketua MK baru pengganti Anwar Usman pada Kamis, 9 November 2023.
Baca SelengkapnyaAnwar mengatakan bahwa ada upaya pembunuhan karakter terhadapnya sebelum putusan batas usia capres dan cawapres hingga pembentukan MKMK.
Baca SelengkapnyaKetua Umum NasDem Surya Paloh mengeluarkan surat keputusan nomor 440-Kpts/DPP-NasDem/VII/2023 dengan tanggal 27 Juli 2023.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum resmi menetapkan Mochammad Afifuddin sebagai ketua KPU RI definitif.
Baca SelengkapnyaPermintaan Mahfud ini lantaran putusan MKMK hanya memecat Anwar Usman dari posisi Ketua MK. Bukan dari hakim MK.
Baca SelengkapnyaHakim Konstitusi Anwar Usman menuding putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk memperbaiki citra MK.
Baca SelengkapnyaAnwar menyerahkan keputusan itu sesuai dengan hasil sidang Majelis Kehormatan MK yang dipimpin Jimly Asshiddique.
Baca SelengkapnyaMKMK memberhentikan Anwar Usman dari jabatan sebagai Ketua MK.
Baca SelengkapnyaDalam sidang dibongkar sejumlah 'dosa-dosa' Anwar selama menjadi Ketua MK.
Baca Selengkapnya“Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor.”
Baca Selengkapnya