Follow
Akbar Faizal dicopot, NasDem tunjuk Viktor Laiskodat masuk MKD
Merdeka.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem Akbar Faizal dinonaktifkan dari keanggotaan di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Akbar dinonaktifkan karena diadukan oleh koleganya sendiri di MKD yakni Ridwan Bae atas dugaan pelanggaran kode etik.
Namun Fraksi Partai NasDem sudah menunjuk pengganti Akbar di MKD jelang putusan MKD tentang dugaan pelanggaran kode detik Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres JK di Freeport.
"Saya sudah menerima surat dari fraksi, supaya NasDem tidak kehilangan suara di dalam (MKD), saya digantikan oleh Viktor Laiskodat," kata Akbar Faizal di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/12).
-
Siapa yang diprioritaskan NasDem untuk Pilgub Jakarta 2024? NasDem akan mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Bahkan, Anies dianggap menjadi tokoh prioritas untuk diusung pada Pilkada yang digelar November mendatang.
-
Siapa yang nobar bareng Jokowi? Presiden Joko Widodo (Jokowi), nonton bareng (nobar) bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) di hotel tempatnya bermalam di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
-
Apa prioritas utama NasDem dalam Pilgub Jakarta 2024? 'Ya prioritas Mas Anies, top priority. Yang kedua ada Ahmad Sahroni, ada Wibi Andrino habis itu yang lain-lain kita lihat nanti. PKS juga punya nama, PKB juga punya nama. Nanti kita duduk bareng lah,' kata Willy kepada wartawan di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (27/4).
-
Bagaimana cara Setyo Wahono berkampanye? Dalam berkampanye, Wahono sering mengadakan blusukan ke pasar-pasar yang ada di Bojonegoro. Di sana dia dengan sabar mendengarkan keluhan para pedagang, mengadakan diskusi, hingga membagikan cinderamata.
-
Apa saran Bobby Nasution untuk Kaesang di Pilkada Depok? “Perbanyak baliho aja,“ ujarnya saat ditemui wartawan di Cafe Iconic Citraland Makassar, Rabu (12/7).
-
Kenapa NasDem menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
Namun Victor belum bisa bekerja di MKD jika pimpinan DPR belum meresmikan surat pergantian itu. Akbar pun sangat menyayangkan jika pimpinan DPR nantinya kembali menghambat pergantian tersebut.
"Masalahnya sekarang sampai sekarang kami belum dapat persetujuan pimpinan DPR. Kalau tidak juga diturunkan, maka mereka lakukan blunder kedua. Artinya sengaja saya dan NasDem harusnya ikut tidak ikut dihitung," tutur dia. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengeluarkan surat keputusan nomor 440-Kpts/DPP-NasDem/VII/2023 dengan tanggal 27 Juli 2023.
Baca Selengkapnya
AHY mengaku ikhlas dan siap untuk menyongsong peluang masa depan yang lebih baik lagi.
Baca Selengkapnya
Jika melihat dinamika yang terjadi saat ini, secara otomatis Partai Demokrat akan hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Perbaikan.
Baca Selengkapnya
Ghufron menempuh mekanisme internal partai usai diganti dari DPR 2024-2029 dan diberhentikan sebagai kader.
Baca Selengkapnya
Mundur demi memantapkan posisi sebagai oposisi dalam Pilpres 2024
Baca Selengkapnya
Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin menilai sesuai AD/ART Partai Golkar Kahar Muzakir yang patut gantikan Airlangga.
Baca Selengkapnya
Partai NasDem memastikan tidak akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya
Akhirnya, Anies melakukan pertemuan dengan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pada 24 Agustus, dan sehari setelahnya itu mengirimkan surat kepada AHY.
Baca Selengkapnya
Mahfud MD menyiapkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.
Baca Selengkapnya
Menurut Jazilul, pernyataan Lukman Edy justru memecah belah soliditas PKB.
Baca Selengkapnya
“Pak Prabowo pernah bilang 'NasDem kok belum kasih masuk nama?' kita diam saja," kata Sekjen NasDem.
Baca Selengkapnya
“Kalau saya kan legislatif, tidak punya kewenangan eksekutorial (pelaksanaan kebijakan). Jadi saya cukup cuti," kata Cak Imin
Baca Selengkapnya