Akbar Tandjung: Bisa-bisa Golkar bicara tentang uang, uang terus
Merdeka.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menolak syarat iuran calon ketua umum Rp 1 miliar untuk mendaftarkan diri dalam munaslub di Bali. Sebab, karena syarat tersebut, dia menilai Golkar bisa ditinggalkan rakyat.
"Jangan-jangan nanti rakyat bisa semakin menjauhi Partai Golkar karena hanya uang terus yang dibicarakan," ujar Akbar di Restoran Gado-gado Boplo, Jakarta, Sabtu (7/5).
Munaslub sebelumnya, kata dia, para Caketum tak memberikan iuran apapun. Iuran tersebut, menurutnya, bentuk budaya negatif yang tidak pernah ada dalam sejarah Golkar.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Mengapa Golkar penting? Kondisi geopolitik dan geo-ekonomi yang semakin kompleks, menuntut kemitraan ASEAN-RRT menjadi bagian dari solusi dan hal ini terangkum dalam ASEAN Common Statement.
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Bagaimana Golkar berperan? Pertemuan KTT ke-26 ASEAN-RRT menyepakati pentingnya penguatan kerjasama regional untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan cita-cita Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, terutama dengan adanya upgrading ASEAN-China Free Trade Agreement (FTA) 3.0 dan implementasi penuh Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
"Saya sudah beberapa kali mengatakan tidak setuju uang iuran itu, apalagi Rp 1 miliar. Di tingkat daerah nanti bisa Rp 500 juta, di tingkat kecamatan bisa Rp 150 juta. Nanti bisa-bisa Partai Golkar bicaranya tentang uang, uang, uang terus," kata Akbar.
Sementara di tempat yang sama, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengatakan, adanya setoran wajib Rp 1 M dalam Munaslub menandakan pengalaman hidup menderita Partai Golkar belum kuat. Hal itu mendorong Golkar selalu ingin berada dalam pemerintahan.
"Pengalaman hidup menderita Partai Golkar ini belum kuat, sangat lemah. Termasuk dalam hal pendanaan," ujar Sebastian Salang.
Namun, kata dia, Golkar memiliki daya tawar tinggi bagi pemerintah yang berkuasa berupa kekuatan di parlemen. Golkar bisa merepotkan pemerintah yang berkuasa termasuk Presiden Joko Widodo.
"Kepentingan Golkar untuk gabung dalam pemerintahan sangat kuat. Tetapi di sisi lain pemerintah juga sangat tergantung pada Golkar, hal itu juga disadari oleh Presiden Jokowi saat ini," tandasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK menegaskan untuk dapat menjadi Ketua Umum Partai Golkar perlu modal yang cukup banyak.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengungkapkan bahwa dalam Pilkada 2024, biaya politik uang mencapai Rp300 ribu untuk setiap suara. Apakah hal ini mengancam kualitas demokrasi kita?
Baca SelengkapnyaKarena, jika tidak mempunyai itu semua. Akan terasa sulit bagi orang tersebut untuk bisa menjadi ketua umum partai.
Baca SelengkapnyaMenurut Cak Imin, kompetisi politik sudah semakin pragmatis. Dia ingin pemilihan dikembalikan kepada nilai-nilai dari tujuan berbangsa dan bernegara.
Baca SelengkapnyaJK sebut Golkar telat dalam menentukan arah koalisi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaPartai Beringin tua kembali panas. Kini, giliran Airlangga Hartarto memutuskan untuk mundur dari kursi ketua umum Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaJusuf Hamka mengakui keputusan mundur karena melihat pergolakan di Golkar yang berujung pengunduran diri Airlangga.
Baca SelengkapnyaMunaslub Golkar dilakukan oleh Faksi Kecil yang bermain di tikungan terakhir jelang Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaAHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Ugal-Ugalan Luar Biasa, Demokrat bakal Dorong Revisi UU Pemilu
Baca Selengkapnya