Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Akbar Tandjung: Bisa-bisa Golkar bicara tentang uang, uang terus

Akbar Tandjung: Bisa-bisa Golkar bicara tentang uang, uang terus Akbar Tandjung datangi KPK. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menolak syarat iuran calon ketua umum Rp 1 miliar untuk mendaftarkan diri dalam munaslub di Bali. Sebab, karena syarat tersebut, dia menilai Golkar bisa ditinggalkan rakyat.

"Jangan-jangan nanti rakyat bisa semakin menjauhi Partai Golkar karena hanya uang terus yang dibicarakan," ujar Akbar di Restoran Gado-gado Boplo, Jakarta, Sabtu (7/5).

Munaslub sebelumnya, kata dia, para Caketum tak memberikan iuran apapun. Iuran tersebut, menurutnya, bentuk budaya negatif yang tidak pernah ada dalam sejarah Golkar. ‎

"Saya sudah beberapa kali mengatakan tidak setuju uang iuran itu, apalagi Rp 1 miliar. Di tingkat daerah nanti bisa Rp 500 juta, di tingkat kecamatan bisa Rp 150 juta. Nanti bisa-bisa Partai Golkar bicaranya tentang uang, uang, uang terus," kata Akbar.

Sementara di tempat yang sama, Peneliti‎ Forum Masyarakat ‎Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengatakan, adanya setoran wajib Rp 1 M dalam Munaslub menandakan pengalaman hidup menderita Partai Golkar belum kuat. Hal itu mendorong Golkar selalu ingin berada dalam pemerintahan.

"Pengalaman hidup menderita Partai Golkar ini belum kuat, sangat lemah. Termasuk dalam hal pendanaan,"‎ ujar Sebastian Salang.

Namun, kata dia, Golkar memiliki daya tawar tinggi bagi pemerintah yang berkuasa berupa kekuatan di parlemen. Golkar bisa merepotkan pemerintah yang berkuasa termasuk Presiden Joko Widodo.

"Kepentingan Golkar untuk gabung dalam pemerintahan ‎sangat kuat. Tetapi di sisi lain pemerintah juga sangat tergantung pada Golkar, hal itu juga disadari oleh Presiden Jokowi saat ini," tandasnya.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jusuf Kalla: Jangan Harap Jadi Ketua Golkar Kalau Tidak Punya Modal Rp600 Miliar
Jusuf Kalla: Jangan Harap Jadi Ketua Golkar Kalau Tidak Punya Modal Rp600 Miliar

JK menegaskan untuk dapat menjadi Ketua Umum Partai Golkar perlu modal yang cukup banyak.

Baca Selengkapnya
JK Ungkap Jadi Ketum Golkar Butuh Modal Rp600 Miliar, Pengamat: Ada Harga yang Harus Dibayar
JK Ungkap Jadi Ketum Golkar Butuh Modal Rp600 Miliar, Pengamat: Ada Harga yang Harus Dibayar

Karena, jika tidak mempunyai itu semua. Akan terasa sulit bagi orang tersebut untuk bisa menjadi ketua umum partai.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Ungkap Biaya Politik di Jakarta Sentuh Rp40 M: Caleg Miskin Masa Depan Suram
Cak Imin Ungkap Biaya Politik di Jakarta Sentuh Rp40 M: Caleg Miskin Masa Depan Suram

Menurut Cak Imin, kompetisi politik sudah semakin pragmatis. Dia ingin pemilihan dikembalikan kepada nilai-nilai dari tujuan berbangsa dan bernegara.

Baca Selengkapnya
JK: Golkar Sangat Tergantung Penguasa Cari Koalisi, Bahaya Kalau Begini Terus
JK: Golkar Sangat Tergantung Penguasa Cari Koalisi, Bahaya Kalau Begini Terus

JK sebut Golkar telat dalam menentukan arah koalisi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca Selengkapnya
Airlangga dan Beringin yang Tak Pernah Berhenti Gonjang Ganjing
Airlangga dan Beringin yang Tak Pernah Berhenti Gonjang Ganjing

Partai Beringin tua kembali panas. Kini, giliran Airlangga Hartarto memutuskan untuk mundur dari kursi ketua umum Partai Golkar.

Baca Selengkapnya
Mundur dari Golkar, Jusuf Hamka Ungkap Airlangga Terzalimi karena Kursi Ketum Direbut Orang Powerful
Mundur dari Golkar, Jusuf Hamka Ungkap Airlangga Terzalimi karena Kursi Ketum Direbut Orang Powerful

Jusuf Hamka mengakui keputusan mundur karena melihat pergolakan di Golkar yang berujung pengunduran diri Airlangga.

Baca Selengkapnya
Munaslub Golkar, Upaya Ganggu Soliditas di Tikungan Terakhir
Munaslub Golkar, Upaya Ganggu Soliditas di Tikungan Terakhir

Munaslub Golkar dilakukan oleh Faksi Kecil yang bermain di tikungan terakhir jelang Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Ugal-Ugalan Luar Biasa, Demokrat bakal Dorong Revisi UU Pemilu
AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Ugal-Ugalan Luar Biasa, Demokrat bakal Dorong Revisi UU Pemilu

AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Ugal-Ugalan Luar Biasa, Demokrat bakal Dorong Revisi UU Pemilu

Baca Selengkapnya
Golkar Tegaskan AD/ART Tidak Diubah Hanya untuk Seseorang
Golkar Tegaskan AD/ART Tidak Diubah Hanya untuk Seseorang

Perubahan AD/ART bukan untuk satu orang saja. Melainkan, untuk menyesuaikan situasi dan kondisi ke depan.

Baca Selengkapnya