Akbar Tandjung ingin antara Setnov dan Akom harus ada yang mengalah
Merdeka.com - Politikus Senior Partai Golkar Akbar Tandjung mengaku belum tahu soal keputusan DPP Golkar yang ingin Setya Novanto (Setnov) kembali jadi ketua DPR. Dengan begitu, Ade Komarudin (Akom) yang juga Politikus Golkar harus lengser.
Akbar menilai, tak mungkin dua politisi Golkar menjabat sebagai ketua DPR. Dia juga belum tahu alasan kenapa Setya Novanto harus kembali menjadi ketua DPR.
"Ya kan nggak mungkin dua orang yang mimpin, tapi dicek dulu lah. Alasan-alasannya bagaimana, mengenai putusan (MK). Diselesaikan sebaik-baiknya, kan dua-duanya mereka orang Golkar, gimana caranya, harus selesaikan secara kekeluargaan musyawarah mufakat," kata Akbar saat menghadiri perayaan HUT Kosgoro 1957 di Gedung Smesco, Jaksel, Senin (21/11).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang akan menjadi pemimpin Golkar di masa depan? Selanjutnya Menko Airlangga mengatakan bahwa calon ASN yang direkrut tentu bisa mengisi posisi kunci sebagai future leaders dan memegang jabatan kritikal yang akan menjalankan birokrasi berkelas dunia dalam Visi Indonesia Maju 2045.
Akbar menilai, harus ada yang mengalah antara Setya Novanto dan Ade Komarudin soal posisi Ketua DPR ini. Oleh sebab itu, harus ada pembahasan lebih lanjut jika memang ingin menjadi Setya Novanto sebagai orang nomor satu di DPR.
"Jadi kalau mau dikembalikan ke Ketua DPR, tapi Ade Komarudin sudah ditetapkan sebagai ketua. Kan harus ada yang mengalah, ya harus dibicarkan internal partai, dibicarakan dengan baik-baik. Asalkan dua pihak sepakat," beber Akbar.
Namun, apabila nanti wacana itu terjadi, Akbar mengharapkan, Ade Komarudin dapat posisi yang layak.
"Ade Komarudin kan kader Golkar juga harus tempat yang wajar kan? Cuma kalau sudah DPR diganti, posisi apa lagi yang lain, harus dipikirkan. Karena dia (Ade) dulu jadi ketua DPR karena Setnov mundur kan? Tapi kalau sekarang diputusan dia kembali masuk, kan minta persetujuan fraksi-fraksi laen. Sudah ada kesepakatan itu?" tanya Akbar heran.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Partai Golkar, lanjut dia, telah juga mencapai kesepakatan terkait Pilkada Kota Solo.
Baca SelengkapnyaPAN mendukung Ketua DPD II Partai Golkar Solo itu sebagai calon wali kota maupun calon wakil wali kota.
Baca SelengkapnyaAirlangga menyatakan, Golkar masih solid sesuai keputusan rapat kerja nasional.
Baca SelengkapnyaSeluruh ketua DPD Golkar menolak Munaslub untuk melengserkan Airlangga dari jabatan Ketum partai.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto usai menyerahkan surat dukungan kepada Bobby Nasution.
Baca SelengkapnyaUU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?
Baca SelengkapnyaTelah bersepakat untuk mengusung satu nama, yakni Sekar Tandjung di pilkada Solo.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kelakar Presiden PKS Ahmad Syaikhu yang minta diajak masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaKetua Umum MKRG, Adies Kadir menilai Jokowi dan Gibran tidak mungkin mengacak-acak Golkar
Baca SelengkapnyaDalam konferensi pers, Idrus mendesak Airlangga segera melepas jabatannya sebagai ketua umum DPP Partai Golkar
Baca SelengkapnyaKoalisi gemuk ini diyakini akan mempersulit konfigurasi cawapres untuk dipasangkan dengan Prabowo.
Baca SelengkapnyaPolitikus yang akrab disapa Bamsoet ini menegaskan tidak ada wacana Munaslub untuk mengubah keputusan soal pencapresan.
Baca Selengkapnya