Akbar Tandjung minta komite etik Golkar usut dugaan pelanggaran Akom

Merdeka.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengakui calon ketua umum Partai Golkar tak boleh bertemu dengan DPD I atau pengurus daerah Golkar. Hal tersebut ditakutkan terjadi pelanggaran etik.

"Memang tidak dibolehkan calon ketemu dengan DPD I," kata Akbar di Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC)‎, Nusa Dua, Bali, Jumat (13/5).

Pernyataan Akbar merujuk pada calon ketua umum Partai Golkar Ade Komarudin (Akom) yang kedapatan bertemu dengan salah satu ketua DPD I Golkar di Hotel Grand Meilia. Komite akan mengklarifikasi isi pertemuan dan akan memberikan sanksi bila benar ada transaksi antara caketum dengan para ketua DPD I.‎

Namun Akbar berani mengkhususkan pada kasus bahwa Akom tak masalah bertemu dengan pimpinan daerah. ‎"Tapi kalau pertemuan itu sifatnya adalah by accident, bisa saja orang itu datang ke suatu tempat, pada saat yang sama juga ada pengurus atau seorang bakal calon di suatu tempat. Kemudian mereka berbincang-bincang. Kan itu sah saja," tuturnya.

"Kecuali kalau mereka dibuktikan melakukan suatu kesepakatan ketemu dan pertemuan itu terjadi hal-hal yang sifatnya transaksional, itu tentu ada bukti, kalau ada bukti bisa saja diambil sanksi sesuai kesalahannya," imbuhnya.

Terlepas dari itu, Akbar meminta Majelis Etik Munaslub Golkar segera menindak adanya dugaan pelanggaran etik. Dia meminta Majelis Etik melakukan penyelidikan, verifikasi, atau klarifikasi.

"Nanti pada akhirnya kalau ada nyata bukti-bukti yang kuat dan tak terbantahkan‎ ya tentu sesuai aturan bisa saja mereka yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan aturan-aturan, bisa saja dapat sanksi sesuai derajat kesalahan," ujarnya.

Seperti diketahui, ada lagi kasus yang melibatkan Akom. Kasus tersebut ialah‎ terkait pernyataan Akom yang meneken surat tidak akan maju sebagai caketum Golkar jika menjadi ketua DPR.