Akbar Tanjung sebut Rapimnas Golkar bisa bahas Setnov di kasus e-KTP

Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung mengatakan, kader memiliki hak untuk membahas masalah-masalah internal partai termasuk keterlibatan Ketua Umum Setya Novanto (Setnov) dalam korupsi e-KTP dalam Rapimnas. Saat ini, Golkar tengah menggelar Rapimnas di Balikpapan, Kalimantan Timur pada 22-24 Mei 2017.

"Yang terkait dengan tokoh-tokoh partai termasuk yang terkait dengan kepemimpinan partai kalau memang ada hal yang perlu didiskusikan. Saya kira lah forum ini lah yang tepat," kata Akbar di Hotel Puri Denpasar, Kuningan, Jakarta, Minggu (21/5).

Akbar menjelaskan, efektivitas dan keberhasilan dari kepemimpinan Novanto bisa terlihat dalam forum Rapimnas tersebut.

"Pada waktu pemilu yang akan datang itu menentukan supaya berhasil atau tidak dan juga ikut menentukan baik atau tidak tergantung pada pendapat publik atau parta dan tokoh-tokoh partai dan kalau itu dijadikan bahan untuk pada Rapimnas ya bisa saja. Dan institusi bisa saja kelihatan," kata mantan Ketua Umum Golkar itu.

Rapimnas juga menjadi momentum untuk membahas sejumlah agenda politik ke depan, semisal Pilkada 2018 dan Pemilu Serentak 2019 mendatang. Selain membahas agenda politik, kata dia, Rapimnas bisa dipakai untuk mencari solusi dalam upaya memperbaiki masalah di tubuh partai Golkar.

"Gunakan lah momentum yang ada dengan sebaik baiknya untuk memperbarui sikap dan juga menetapkan strategi yang tepat. Dan kemudian memperbaiki kekurangan dan kelemahan partai dan termasuk juga memperbaiki bilamana ada hal-hal yang bisa diperbaiki citra partai," terangnya.

"Bilamana ada hal-hal yang bisa mempengaruhi pada citra partai maka itu bisa dilakukan upaya upaya untuk memperbaikinya dan ini lah momen yang paling cocok," sambung Akbar.

Mantan Ketua DPR ini berharap, di Rapimnas itu diambil suatu keputusan untuk menindaklanjuti amanat Musyawarah Nasional (Munas) yang belum terealisasi. Di antaranya, masalah konsolidasi dari pengurus pusat ke daerah yang belum maksimal.

"Ada yang belum dilaksanakan supaya forum ini bisa mengambil keputusan dalam waktu untuk menindaklanjuti putusan munas tersebut. Bahkan bilamana kalau perlu untuk memberikan satu kurun waktu tertentu yang ditetapkan ini harus kita selesaikan dalam waktu yang singkat," jelasnya.