Akbar Tanjung sebut tak etis terpidana nyalon jadi kepala daerah
Merdeka.com - Politisi senior Partai Golkar, Akbar Tanjung menilai tak etis bila terdakwa atau terpidana suatu kasus mencalonkan diri sebagai peserta pemilihan kepala daerah. Terlebih untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan.
"Ya kalau perspektif etika dan moral kan enggak bagus, tidak pada tempatnya untuk menjadi calon atau menduduki jabatan-jabatan tertentu apalagi jabatan publik," kata Akbar usai salat Idul Adha 1437 H di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi Jakarta Barat, Senin (12/9).
Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar ini menambahkan, Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum. Menurut Akbar, seorang terpidana memang berhak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan hal tersebut memang tak bertentangan dalam aturan perundang-undangan.
-
Kenapa Bahlil tidak pantas jadi ketua umum Golkar? “Masa bukan kader Golkar mengaku siap menjadi ketua umum. Malu dong.
-
Siapa yang dikritik Golkar soal maju Pilgub DKI? Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyindir, Anies Baswedan yang tengah mempertimbangkan maju kembali di Pemilihan Gubernur Jakarta.
-
Mengapa seleksi Akpol NTT dikritik? Menurut Ombudsman NTT Darius Beda Daton, pihaknya tidak dilibatkan dalam seleksi sehingga kurang tahu proses awalnya seperti apa. Namun dia menilai jika Catar Akpol NTT diisi orang luar, untuk apa seleksi dilakukan di sini.'Kami tidak dilibatkan sejak awal seleksi sehingga kurang tahu proses awalnya seperti apa. Biasanya melibatkan pengawas eksternal dalam seleksi seperti ini agar transparan,' ujarnya, Sabtu (6/7).
-
Bagaimana calon tidak memenuhi syarat? Namun pada akhir masa verifikasi 8 pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi peserta Pilkada 2024.
-
Kenapa Raden Ayu Kartika kalah dalam pemilihan? Dalam proses pemilihan, banyak fitnah menyerang Raden Ayu Kartika. Celakanya, orang-orang yang mengelilinginya menghilang satu demi satu. Ia pada akhirnya kalah dalam pemilihan kepala desa, dan ironisnya ia kalah disebabkan karena fitnah.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
Namun, tegas dia, tetap saja kurang etis bagi dia. Akbar juga tak menampik sebelum sampai pengadilan memberikan keputusan yang berkekuatan hukum maka memang tak ada salahnya.
"Tapi kita kan negara hukum, orang itu kan dikatakan bersalah kalau sudah ada putusan dari pengadilan yang berketetapan hukum (inkrah)," tegas Akbar.
(mdk/sho)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pada kesempatan tersebut, pensiunan jenderal bintang tiga Polri itu menyinggung soal pepatah khas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Baca SelengkapnyaGanjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Aturannya
Baca SelengkapnyaSudirman Said merespons ucapan 'ndasmu etik' yang dilontarkan oleh Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaSyaikhu menyindir terkait adanya pemimpin yang mendorong suami agar istri menggugat cerai.
Baca SelengkapnyaJuru bicara Prabowo Dahnil Anzar Simanjuntak mengklaim bahwa kalimat umpatan tersebut sebenarnya adalah ekspresi candaan.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo terusik putusan batas usai capres-cawapres masih berlaku.
Baca SelengkapnyaHingga saat ini terdapat 34 Pj kepala daerah yang mengundurkan diri untuk maju pada Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaGanjar heran putusan tersebut masih tetap menjadi rujukan dalam bernegara.
Baca SelengkapnyaWakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto membuka opsi untuk mengkaji ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah.
Baca SelengkapnyaBupati Sukoharjo Jawa Tengah Etik Suryani menemani Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo berkampanye di Kecamatan Nguter.
Baca SelengkapnyaSaat berkampanye di sejumlah daerah, Ganjar kerap menyinggung soal adab dan etika.
Baca SelengkapnyaPilkada serentak 2024 akan digelar pada 27 November nanti. Masyarakat akan memilih pemimpin setingkat Kota, Kabupaten dan Provinsi.
Baca Selengkapnya