Akhir cerita konflik parpol, Golkar dan PPP dukung Jokowi

Merdeka.com - Konflik internal partai politik nampaknya sudah menemukan titik terang. Kubu yang berseberangan di Golkar dan PPP sudah ada niatan untuk berdamai dengan caranya masing-masing.

Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) misalnya, dalam rapimnas 23 - 25 Januari lalu, memutuskan akan menggelar munaslub pada April nanti. Ical pun legowo menanggalkan jabatannya dari ketua umum Golkar.

Bukan cuma itu, Golkar kubu Ical akhirnya memutuskan untuk mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Padahal selama ini, yang memicu konflik dengan Agung Laksono adalah Ical jadi ketum dua periode dan Golkar berada di luar pemerintah bersama KMP.

Kami tidak ada mengatakan bahwa mendukung pemerintah meminta sesuatu. Tetapi karena doktrin partai Golkar, dan kemudian melakukan reposisi maka itulah yang kita lakukan," kata Ical pada acara Rapimnas Golkar di JCC, Senayan,Jakarta, Minggu (24/1).

Ical mengaku dukungan tersebut sudah direncanakan beberapa waktu lalu oleh pengurus Partai Golkar dan mendapat restu dari KMP.

"Sebelum melakukan dukungan sudah diadakannya satu rapat konsolidasi nasional tanggal 4 Januari lalu di Bali. Maka kami sudah berkomunikasi pada bulan Desember dengan rekan-rekan dari KMP, dan semuanya tidak berkeberatan dengan sikap kami," tegasnya.

Sebelum akhirnya mendukung Jokowi konflik antara Ical dan Agung Laksono terjadi lebih dari setahu. Jalur hukum ditempuh hingga akhirnya gugatan Ical dikabulkan MA.

Kemenkum HAM pun mencabut SK kepengurusan Golkar kubu Agung. Namun pemerintah menolak sahkan kubu Ical dan lebih memilih untuk memperpanjang kepengurusan Golkar hasil munas Riau tahun 2009 lalu. Dengan maksud, munaslub Golkar April nanti memiliki legalitas hukum.

Hal serupa juga terjadi pada internal PPP. Konflik antara Suryadharma Ali (SDA) dan Romahurmuziy (Romi) di awali sikap politik yang berseberangan.

Romi menggelar muktamar PPP di Surabaya tanpa SDA sang ketua umum. Menang di muktamar, Romi memutuskan membawa PPP masuk pemerintah. SDA ngotot ingin di luar pemerintah bersama KMP.

Sementara itu, SDA tengah berkutat dengan kasus hukum dana haji yang membelitnya di KPK. SDA menunjuk Djan Faridz untuk menggelar muktamar tandingan di Jakarta, hasilnya Djan terpilih sebagai ketum gantikan SDA.

Jalur hukum ditempuh, MA sahkan kubu Djan Faridz. Kemenkum HAM cabut SK kepengurusan Romi Cs.

Setelah kisruh panjang, kubu Djan nampaknya lelah dengan konflik. Akhirnya dalam rapimnas PPP di Puncak kemarin (29/1), partai berlambang Kabah ini memilih mendukung pemerintah.

Setidaknya ada tujuh poin yang dibahas di Rapimnas dan menjadi keputusan. Salah satunya yakni PPP deklarasikan diri mendukung pemerintahan Jokowi.

"Yang pertama adalah terkait fatwa Mbah Maimun, Ketua Majelis Pakar," kata Sekjen PPP Dimyati Natakusumah dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/1).

Yang kedua, keputusan untuk bergabung dengan Koalisi Parpol Pendukung Pemerintah (PPP) tanpa syarat. Ketiga, adalah kesepakatan soal koalisi permanen dalam menghadapi Pilkada serentak 2017 dengan PDIP.

Sementara yang keempat adalah, rapimnas ini akan ditindaklanjuti dengan mukernas II di Jakarta. Kelima, merangkul pihak pengurus Muktamar PPP Surabaya versi Romahurmuziy (Romi).

"Keenam, setiap pengurus PPP se-Indonesia agar memasang bendera partai di depan rumah masing-masing. Terakhir pembaharuan SK-SK DPC dan DPW seluruh Indonesia dibentuk tim lanjutan, dan lain-lain yang nanti akan dibahas pada rapat lanjutan," jelas Dimyati menambahkan.

Dia pun mengatakan, PPP di bawah kepengurusan Djan tidak pernah menandatangani kontrak politik dengan koalisi manapun, termasuk Koalisi Merah Putih (KMP) ataupun dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

"Kalau yang kontrak politik dengan KMP kan PPP di bawah kepemimpinan Ketum Suryadharma Ali (SDA) dan Sekjen Romahurmuziy (Romi). Mereka yang menandatangani kontrak itu. Kalau kita, baru kali ini kita mendukung Koalisi Partai Pendukung Pemerintah (KP3)," tandas dia.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz menceritakan latar belakang bergabungnya partainya ke dalam Koalisi Parpol Pendukung Pemerintahan (KP3).

Kata dia, awalnya Mbah Maimun, Ketua Majelis Pakar mengirim surat ke Presiden Joko Widodo. Intinya, agar kepengurusan PPP disahkan melalui SK Menkum HAM.

"Kala itu Mbah Maimun (Moen) berjanji, kalau PPP sudah bersatu, maka akan bergabung menjadi partai pendukung pemerintah," kata Djan.

"Karena beliau (Mbah Moen) sudah keluarkan fatwa, saya bilang, pak saya akan ikut apapun perintahnya," sambung dia.

"Kemudian, saya siapkan surat dukungan kepada pemerintahan," tuntas dia.