Akom sebut jabatan itu amanah dan tak perlu disesali
Merdeka.com - Mantan Ketua DPR RI, Ade Komarudin atau Akom mengaku tidak ada masalah dengan pemberhentian terhadap dirinya. Akom sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPR dan diganti oleh Setya Novanto, Ketua Umum Partai Golkar.
"Jabatan itu amanah, kalau diambil silakan, karena datang juga tiba-tiba. Jangan disesali. Maka saya sampaikan saya tidak masalah dengan pencopotan itu. Mau direkayasakan seperti apapun, rakyat punya nurani," kata Akom saat jumpa pers dalam rangka refleksi 2016 dan pandangan 2017, Jakarta, Minggu (25/12).
Akom juga membantah fitnah yang dilayangkan pada dirinya antara lain uang Rp 100 miliar di Munas Golkar. Dia juga menampik jadi penyebab terhambatnya pengesahan UU Tax Amnesty.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Bagaimana Ahok memulai karier politik? Ahok pun memutuskan untuk masuk ke politik. Ia memulai karier politiknya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta setelah terpilih pada tahun 2004.
-
Bagaimana karier Jenderal Polri? Tak hanya itu saja, rekam jejak karier Carlo selama menjabat sebagai anggota Polri juga bukan kaleng-kaleng. Ia beberapa kali turut serta berhasil memecahkan kasus.
"Semiga yang fitnah itu disadarkan Tuhan," ujarnya santai.
Politisi Golkar itu juga mengatakan kalau pemberhentian dirinya merupakan warna dari karier politiknya yang sudah dimulai sejak 1997.
"Seperti yang diketahui saya ora opo-opo," ungkapnya.
Sebelumnya Akom telah diberhentikan dari jabatan Ketua DPR lantaran sanksi akumulatif, yakni sanksi ringan dan sedang, yang menyeret dirinya.
Dua kasus tersebut yakni perkara persetujuan rapat sembilan perusahan BUMN melakukan rapat dengan Komisi XI DPR tanpa sepengetahuan Komisi VI DPR yang merupakan mitra kerja perusahaan BUMN itu. Serta, laporan empat orang anggota baleg karena diduga melanggar kode etik dewan dengan mengulur waktu dalam pembahasan RUU Pertembakauan.
(mdk/sho)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Surat pengunduran diri Ahok telah diberikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris agar dikirimkan kepada Menteri BUMN dan ditembuskan ke Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaAhok Berniat Mundur dari Pertamina sejak Lama, Ingin Fokus Kampanyekan Ganjar-Mahfud di Jakarta
Baca SelengkapnyaAhok bakal fokus memenangkan Ganjar-Mahfud di Jakarta.
Baca SelengkapnyaPDIP Tak Arahkan Ahok untuk Mundur dari Komisaris Utama Pertamina
Baca SelengkapnyaCara membayar kebaikan negara itu menurut Anas dengan kembali terjun politik.
Baca SelengkapnyaUngkapan itu disampaikan Pramono menanggapi pengunduran dirinya sebagai Sekertaris Kabinet (Seskab) yang telah disetujui oleh Jokowi.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan penelusuran merdeka.com, ketika menjadi Wagub Jakarta mendampingi Jokowi, Ahok tercatat sebagai kader Gerindra.
Baca SelengkapnyaJusuf Hamka lebih memilih untuk tidak berbicara soal itu lantaran dirinya tidak mau lagi mencampuri urusan internal Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaAnwar merupakan hakim konstitusi dari MA yang meniti karier sejak 1985.
Baca SelengkapnyaKetika ditanya apakah Airlangga mundur karena dipaksa oleh pihak lain, Babah Alun enggan menjawab
Baca SelengkapnyaAhok pun juga pernah dihubungi Jusuf Hamka untuk membahas Pilkada DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaSelain dedikasi, Agus juga mengapresiasi segala prestasi ditorehkan Airlangga selama memimpin partai berlambang pohon beringin.
Baca Selengkapnya