Akom tak punya salah, Hanura tak setuju Setnov duduk Ketua DPR lagi

Merdeka.com - Partai Golkar tengah berupaya mengembalikan jabatan Ketua DPR ke tangan Setya Novanto. Artinya mereka ingin menggeser Ade Komarudin (Akom) dari jabatannya kini. Namun, ide itu dapat penolakan banyak partai. Salah satunya Partai Hanura.

Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana mengatakan pergeseran pucuk pimpinan DPR akan berpengaruh pada kondusifitas lembaga dewan. Dadang menilai Akom masih menjadi sosok tepat memimpin DPR.

"Pergantian ketua DPR tentu akan berdampak pada munculnya polemik-polemik baru yang mengganggu kondusifitas lembaga ini. Lain persoalan kalau pimpinan DPR terlibat makar maka saya sepakat kalau ada penggantian," kata Dadang saat dihubungi, Selasa (22/11).

"Tapi kan Akom tidak melakukan kesalahan apapun, jadi nampaknya beliau masih menjadi sosok yang tepat untuk pimpin DPR," sambung dia.

Oleh sebab itu, Ketua DPP Partai Hanura ini mengaku tidak setuju dengan pergantian Ketua DPR ke tangan Novanto. Pergantian itu dirasa tidak perlu dilakukan.

"Walaupun ini persoalan internal Golkar tetapi karena menyangkut nama lembaga DPR tentu wajar kalau saya menyarankan sebaiknya tidak ada penggantian ketua DPR," pungkasnya.

Sebelumnya, Partai Golkar berencana mengembalikan posisi Ketum Setya Novanto sebagai Ketua DPR yang saat ini dijabat oleh Ade Komarudin. Wacana ini berawal dari rapat pleno terbatas partai Golkar pada 8 November lalu. Pengembalian jabatan Novanto sebagai Ketua DPR kembali ditindaklanjuti dan disepakati dalam rapat pleno yang digelar hari ini.

Koordinator bidang Polhukam Partai Golkar, Yorrys Raweyai mengatakan usulan mengembalikan jabatan Ketua DPR itu muncul karena Novanto terbukti tidak bersalah dalam kasus 'Papa Minta Saham' melalui keputusan Mahkamah Konstitusi.

Keputusan MK atas pasal 5 UU ITE nomor tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang membuktikan rekaman Sudirman Said ilegal itu pun diamini oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

"Tanggal 8 November kemarin, itu agenda internal diwacanakan itu (kembali jadi ketua DPR). Karena sekarang sudah jadi ketum partai, kasus ini soal wibawa partai saja," kata Yorrys saat dihubungi merdeka.com, Senin (21/11).

Yorrys berujar, usulan pergantian ini bukan karena Novanto memiliki masalah dengan Ade. Akan tetapi, usulan ini berkaitan dengan wibawa dan etika partai.