Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Aksi #2019GantiPresiden cuma mainan politik, tak bikin rakyat kenyang

Aksi #2019GantiPresiden cuma mainan politik, tak bikin rakyat kenyang Abdul Kadir Karding. ©2018 Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Wakil Ketua Tim Pemenangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengkritik soal tagar Ganti Presiden 2019. Dia menuturkan, kata 'Presiden' itu merupakan simbol negara.

"Kalau sebenarnya yang dilakukan, hastag ganti Jokowi itu boleh. Kalau ganti presiden simbol negara. Kalau dalam UUD (1945) Pasal 7 a dan b, yang proses pergantian presiden itu hanya dua jalur," ucap Karding di posko Cemara, Selasa (28/8).

Dia menuturkan, sebenarnya proses Pemilu juga bukan mengganti, tetapi memilih siapa yang akan maju sebagai Presiden. Kemudian proses lainnya jika dianggap melanggar hukum atau tak mampu menjalankan lagi, melalui proses yang panjang.

"Di luar jalur itu, tidak ada yang boleh melakukan gerakan pergantian presiden," ungkap Karding.

Dia menuturkan, sebenarnya pihaknya khawatir dengan tagar tersebut lantaran berpotensi membuat masyarakat semakin ricuh.

"Khawatir kita lebih kepada jangan sampai rakyat bentrok. Kalau hastag itu tidak memberi kenyang. Hastag itu tidak memberikan rakyat Indonesia jauh lebih baik ke depan, memberi rakyat makan? Enggak, itu hanya mainan politik," jelas Karding.

Menurut Sekjen PKB ini, ajakan tagar tersebut, jelas-jelas mengandung unsur kebencian. "Kalau menurut saya mengandung unsur kebencian," pungkasnya.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Sumber: Liputan6.com

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pendemo Makzulkan Jokowi di DPR Marah Dibagikan Makanan Bergambar Kaesang, Langsung Dibuang
Pendemo Makzulkan Jokowi di DPR Marah Dibagikan Makanan Bergambar Kaesang, Langsung Dibuang

Sejumlah demonstran pun baru menyadari, di tangannya memegang snack bergambar Kaesang Pangarep.

Baca Selengkapnya
Calon Parpol Tidak Sesuai Keinginan Publik, Kotak Kosong Diminta Dihadirkan di Pilkada
Calon Parpol Tidak Sesuai Keinginan Publik, Kotak Kosong Diminta Dihadirkan di Pilkada

Poses kandidasi yang telah terjadi dalam Pilkada 2024 dinilai sangat jauh dari prinsip-prinsip demokrasi.

Baca Selengkapnya
Waspadai Kelompok Tebar Hasutan & Kebohongan saat Ada Demonstrasi di Berbagai Daerah
Waspadai Kelompok Tebar Hasutan & Kebohongan saat Ada Demonstrasi di Berbagai Daerah

Situasi panas yang terjadi di ruang publik berpotensi disusupi agenda politik tertentu

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Rakyat Protes karena Presiden Tidak Netral
Cak Imin: Rakyat Protes karena Presiden Tidak Netral

Cak Imin: Rakyat Protes karena Presiden Tidak Netral

Baca Selengkapnya
Muncul Gerakan 'Anak Abah Coblos 3 Paslon’ di Pilkada Jakarta, Begini Respons Suswono
Muncul Gerakan 'Anak Abah Coblos 3 Paslon’ di Pilkada Jakarta, Begini Respons Suswono

Gerakan itu diduga muncul sebagai bentuk kekecewaan pendukung Anies Baswedan lantaran jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya
Terang-terangan, Cak Imin Ungkap 1 Suara di Pilkada Harganya Rp300 Ribu
Terang-terangan, Cak Imin Ungkap 1 Suara di Pilkada Harganya Rp300 Ribu

Cak Imin mengungkapkan bahwa dalam Pilkada 2024, biaya politik uang mencapai Rp300 ribu untuk setiap suara. Apakah hal ini mengancam kualitas demokrasi kita?

Baca Selengkapnya
Muhammadiyah: Jangan Seret Masyarakat ke Arus Politik Konfrontatif
Muhammadiyah: Jangan Seret Masyarakat ke Arus Politik Konfrontatif

Masyarakat dinilai tak perlu diseret lagi dalam wacana hak angket

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Pilkada Menghalalkan Segala Cara, Politik Uang Merajalela
Cak Imin: Pilkada Menghalalkan Segala Cara, Politik Uang Merajalela

Cak imin menilai pelaksanan Pilkada saat ini merusak tatanan demokrasi.

Baca Selengkapnya
Begini Dampak Revisi UU Pilkada Terhadap Ekonomi Indonesia
Begini Dampak Revisi UU Pilkada Terhadap Ekonomi Indonesia

Memanasnya kondisi politik di Indonesia dinilai akan menyebabkan ketidakpastian ekonomi di tanah air.

Baca Selengkapnya