Aksi walk out SBY membuat seolah kubu Jokowi tidak fair
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PKB, Abdul Kadir Karding menanggapi sikap walk out Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari deklarasi kampanye damai di Monas pada Minggu (23/9). Karding menjelaskan, teriakan-teriakan menyatakan dukungan kepada Jokowi tidak perlu dipermasalahkan. Sebab teriakan tersebut menurutnya adalah bentuk dukungan dan semangat.
"Sama sekali tidak menyangkut pribadi atau kelemahan-kelemahan dari Pak SBY. Itu yang saya pahami. Sehingga menurut saya tidak ada masalah," kata Karding ketika dihubungi di Jakarta, Senin (24/9).
Karding juga menjelaskan, saat acara tersebut memang ada kesepakatan dengan KPU bersama dengan paslon bahwa tidak boleh membawa atribut. Para relawan yang membawa atribut menurut dia berada di lokasi berbeda. Dan bentuk spontanitas para pendukung dari masing-masing paslon.
-
Kenapa Jokowi dibolehkan ikut kampanye? Undang-Undang Pemilu tidak melarang seorang presiden untuk ikut kampanye, apakah untuk pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Beleid yang sama juga tidak melarang kepala negara untuk berpihak atau mendukung salah satu pasangan calon presiden.
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
-
Siapa yang mendampingi Jokowi saat mencoblos? Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana mencoblos capres-cawapres, caleg DPR RI, DPD RI, dan DPRD Kota Jakarta.
-
Kenapa Jokowi minta Parmusi jaga kondusifitas Pemilu? 'Bapak presiden memberikan pesan agar supaya Parmusi juga ikut menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan dalam rangka menyambut tahun politik 2024 agar pemilu dapat dilaksanakan secara aman damai jujur adil tepat pada tanggal 14 Februari yang akan datang,'
-
Kenapa Jokowi hadir di acara? Acara serah terima dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto.
-
Bagaimana PDIP menjelaskan tentang tidak diundangnya Jokowi? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5). Hasto mengatakan, PDIP didasarkan pada kekuatan kolektif seluruh anggota mulai dari tingkat anak ranting hingga Satgas Partai. Menurutnya, kekuatan itu menyatu dengan akar rumput.'Karena partai ini didasarkan kepada kekuatan kolektif dari seluruh anggota, dari tingkat anak ranting, ranting, PAC, satgas partai. Dan itu adalah sumber kekuatan partai yang menyatu dengan akar rumput,' tuturnya.
"Sehingga menurut saya tidak bijak juga kalau isu ini kemudian menimpakan kesalahan kepada seakan akan membangun persepsi publik kubu Jokowi tidak fair," ungkap Karding.
Diketahui, Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memilih walk out saat menghadiri kampanye damai di Monas, Minggu (23/9). Gara-garanya, maraknya atribut kampanye dan teriakan relawan Projo, pendukung Jokowi saat SBY dan rombongan melintas menggunakan golf car.
Aksi Projo di acara kampanye damai itupun mengundang reaksi dari sejumlah kader Demokrat. Wasekjen Demokrat Andi Arief salah satunya. Dia menuntut agar Projo meminta maaf.
"Projo jangan seenak udel, aturan dibuat bukan untuk sakkarepe dewe. Nanti kader Demokrat seluruh Indonesia marah melihat kalian memperlakukan simbol Partai Demokrat. Jangan hitung keberanian anda, kalkulasi juga kenekatan orang lain," tulis Andi di Twitternya yang telah mempersilakan merdeka.com mengutipnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dukungan kepada Cagub-Cawagub Ridwan Kamil dan Suswono untuk Pilkada Jakarta.
Baca SelengkapnyaKoster menyebutkan, semua baliho dan bendera yang dicabut sudah kembali dipasang.
Baca SelengkapnyaRaja Juli Antoni merasa heran dengan tindakan yang dilakukan oleh segerombolan massa tersebut.
Baca SelengkapnyaGanjar mengaku belum mengetahui peristiwa tersebut.
Baca SelengkapnyaPlh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak
Baca SelengkapnyaSebelumnya Presiden Jokowi menegaskan baik Presiden maupun menteri boleh berpihak dalam Pilpres
Baca SelengkapnyaNusron menganggap apa yang dilakukan sekelompok massa itu merupakan perilaku yang menggambarkan ketidaksiapan orang untuk berbeda pendapat dan berbeda pilihan.
Baca SelengkapnyaGelombang pendemo kembali mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin 18 Maret 2023
Baca SelengkapnyaPetugas Satpol PP mencopot bendera PDIP dan baliho di dekat lokasi acara Jokowi.
Baca SelengkapnyaSetelah sempat demo di DPR, Joko Anwar juga ikut berunjuk rasa di depan Gedung MK.
Baca SelengkapnyaEkspresi calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terlihat mengangguk beberapa kali ketika Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh memihak
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan kepada relawan bahwa sebenarnya politik tidak mesti dibuat rumit dan saling bertentangan.
Baca Selengkapnya