Aktivis HAM kritik partai Tommy Soeharto tampung eks napi kasus Munir
Merdeka.com - Mantan Sekretaris Komite Aksi Solidaritas Munir, Choirul Anam mengkritik Partai Berkarya pimpinan Tommy Soeharto yang menampung mantan narapidana kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib, Pollycarpus Budihari Priyanto dan mantan terdakwa, mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Muchdi Purwoprandjono. Menurutnya, kelihatan seperti menerima orang-orang yang memiliki kasus di masa lalu.
"Partai baru tersebut yang menerima keberadaan Pollycarpus maupun keberadaan Muchdi PR ya akan terindikasi seperti yang memang membuka diri untuk orang yang seperti itu," ujarnya di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (9/3).
Choirul menyebut, sebenarnya itu hak individu untuk berpolitik. Namun, tentu status di masa lalu itu, bakal dicap buruk dalam konteks berpolitik.
-
Dimana Tommy Soeharto berada? Potret Terbaru Tommy Soeharto Terungkap Saat Darma Mangkuluhur Umrah ke Tanah Suci Darma Mangkuluhur Sedang Umroh Darma Tegaskan Sedang Jalani Ibadah Umrah Melalui Insta Story-nya.
-
Siapa kekasih Tommy Soeharto? Pesona Patricia membuat putra bungsu Tommy Soeharto terpincut.
-
Bagaimana Soeharto memandang tanggung jawab? “Saya tidak begitu peduli dengan batas waktu, sebagai pejabat, yang lebih diperhatikan adalah tanggung jawab. Bekerja dengan kesungguhan hati.”
-
Siapa yang disurati Komnas HAM? Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kembali melakukan penyelidikan terkait dengan kasus tewasnya Vina dan kekasihnya, Eky di Cirebon.
-
Siapa yang mengalami pelanggaran HAM? Abdul mengaku mendapat telepon dari kerabat di Shanghai pada September 2017. Menurut Abdul, kerabatnya itu mengabarkan bahwa adiknya diambil dari kamp konsentrasi warga Uighur di China.
-
Siapa yang diperiksa Komnas HAM? Komnas HAM memeriksa mantan anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Munir, Usman Hamid untuk menyelidiki kasus pembunuhan Munir yang terjadi 20 tahun lalu.
"Kontestasi politik menuntut nilai yang tinggi, nilai tinggi itu background masa lalu seseorang," ucapnya.
Kendati demikian, dia senang Pollycarpus muncul ke hadapan publik. Sebab, dalam dakwaan jelas dia memiliki kemampuan sebagai seorang intel. Malah, kalau tetap bersembunyi, itu akan membahayakan.
"Kalau dia tidak muncul di permukaan itu membahayakan kita semua, kedua masyarakat harus tahu orang kayak Pollycarpus tidak boleh masuk ruang publik," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Eksternal, Sandrayati Moniaga mengatakan, hak semua pihak untuk berpolitik sekalipun dia mantan narapidana. Namun jika ada putusan pengadilan yang mencabut hak politiknya, harusnya jelas tidak bisa. Menurut Sandrayati, persepsi masyarakat yang akan mempengaruhi Pollycarpus dan partainya.
"Saya tidak tahu apakah putusan pengadilan melarang. Kalau masih ada apakah masih berlaku. Kalau tidak ada ya boleh," ucapnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penghapusan nama Soeharto itu dinilai sebagai langkah mundur perjalanan reformasi.
Baca SelengkapnyaGerindra Bela Prabowo yang sering diserang isu HAM 1998
Baca SelengkapnyaMugiyanto Sipin merupakan seorang Staf Ahli di Kantor Staf Presiden (KSP) yang diangkat menjadi Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM).
Baca SelengkapnyaHal ini dikatakan Mahfud dalam sambutannya di Rakor Persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam Rangka Pengamanan Pemilu Tahun 2024, Rabu (27/9).
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, pengungkapan tragedi Kudatuli diharapkan mampu menghilangkan kekuasaan yang menindas.
Baca SelengkapnyaTimses menduga memang ada maksud dari capres lain untuk menyerang Prabowo.
Baca SelengkapnyaIsu pelanggaran HAM kembali dimunculkan dan dikaitkan dengan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto setiap menjelang Pemilihan Presiden.
Baca SelengkapnyaWiranto Heran dengan Isu Pelanggaran HAM yang Kerap Dimunculkan Jelang Pilpers
Baca SelengkapnyaSejumlah tokoh militer senior dan sipil kecewa. Mereka mempertanyakan sikap Soeharto yang menyeret ABRI sebagai alat kekuasaan.
Baca SelengkapnyaMasyarakat diimbau agar tidak perlu khawatir untuk bersikap kritis.
Baca SelengkapnyaKoalisi Masyarakat Sipil menilai Pemberian gelar jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto merupakan langkah keliru
Baca SelengkapnyaEks Ketua Komnas HAM mengatakan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu bukan isu lima tahunan yang kerap muncul ketika Pemilu.
Baca Selengkapnya