Alasan Demokrat tak hadir rapat Bamus bahas pencekalan Setya Novanto

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemarin menyelenggarakan rapat bersama Badan Musyawarah (Bamus) guna membahas pencekalan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh fraksi partai di DPR, kecuali Partai Hanura dan Partai Demokrat.

Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan, ketidak hadirannya sebagai perwakilan Partai Demokrat disebabkan karena pemberitahuan rapat yang dilakukan secara mendadak.

"Saya kebetulan tadi malam enggak ikut. Rapat Bamus itu pemberitahuannya mendadak. Saya enggak bisa ikut rapat," kata Agus, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/4).

Menurutnya, pemberitahuan rapat Bamus tersebut disampaikan pada pukul 18.00 WIB sedangkan rapat dilaksanakan pada jam 19.00 WIB.

"Saya dapat jam 18.00 abis magrib, atau jam setengah 7-an. Biasanya enggak mendadak. Kalau dari siang kita bisa setting (atur). Kebetulan pas saya ada acara juga kemudian saya sampaikan saya enggak bisa hadir," ujarnya.

Hasil Bamus menyatakan, DPR sepakat protes pencekalan Setya Novanto. Dengan alasan, menggangu tugas dan fungsi DPR yang kerap dinas keluar negeri. Terkait hal ini, menurut Agus, sebenarnya jika tak bisa hadir, tugas ketua DPR bisa diwakili. Karena tugas DPR bersifat kolektif kolegial.

"Ketua dalam hal ini pimpinan DPR itu sifatnya kolektif kolegial. Siapapun yang hadir itu mewakili. Ketua gak hadir, bisa Wakil," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam jumpa pers yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR bidang kesejahteraan Fahri Hamzah dan Wakil Ketua DPR bidang politik dan kemanan Fadli Zon, mengadakan rapat bersama Bamus guna membahas pencekalan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov). Terkait hal ini, mereka mengadakan rapat bersama Badan Musyawarah (Bamus) dan pimpinan lainnya untuk menentukan sikap dari lembaga tinggi DPR.

"Sikap dari Bamus adalah sikap DPR yang kami akan mengirimkan surat kepada Presiden besok. Presiden sebagai atasan dari Kemenkum HAM memang juga diminta membatalkan pencekalan yang ada karena bertentangan dengan konstitusi dan bertentangan dengan undang-undang tentang keimigrasian" tuturnya.

Farhi mengatakan, semua fraksi yang ada di DPR sudah setuju dengan sikap yang akan diambil DPR tersebut termasuk juga kedua partai yang tidak hadir yaitu Hanura dan Demokrat.

"Hasil rapat kami mengundang Bamus hampir semua hadir kecuali Hanura dan Demokrat paling tidak sikap Bamus sehingga bisa mewakili kami," ungkap Fahri.