Follow
Alasan Gerindra Tak Masalahkan Kecurangan di Pileg 2019
Merdeka.com - Pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menolak hasil Pilpres 2019 karena dugaan kecurangan. Tapi di sisi lain, partai-partai Koalisi Adil Makmur bisa menerima hasil pemilihan legislatif yang dilaksanakan berbarengan.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengakui di Pileg 2019 juga terjadi kecurangan. Namun, berbeda dengan kecurangan dalam Pilpres. Sebab kecurangan di Pileg bersifat kasuistik.
"Masalahnya kasuistik, itu terjadinya di dapil yang cukup banyak," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (17/5).
-
Bagaimana PDIP membuktikan kecurangan Pilpres? Dia mengatakan, dalam gugatan ke MK, pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstrukur sistematis masif (TSM). Oleh karena itu, tim hukum telah mempersiapkan bukti yang kuat agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal dua alat bukti. 'Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan folus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yag kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM,' kata Henry, dalam keterangan reami, Senin (11/3).
-
Apa itu pelanggaran kode etik Pemilu? Pelanggaran kode etik pemilu merujuk pada tindakan yang melanggar etika atau norma-norma penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji yang diucapkan sebelum mereka menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.
-
Apa saja contoh pelanggaran pemilu? Contoh Pelanggaran Pemilu Pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain kampanye hitam, politik uang, intimidasi pemilih, dan penyebaran berita bohong atau hoaks.
-
Dimana pelanggaran pemilu bisa terjadi? Pelanggaran pemilu dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penyebaran berita palsu atau hoaks, intimidasi terhadap pemilih, pencurian atau manipulasi suara atau penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik.
-
Apa saja jenis pelanggaran Pemilu 2024? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Apa contoh pelanggaran administrasi pemilu? Contoh pelanggaran administrasi pemilu mengacu pada tindakan atau praktik yang membahayakan integritas proses pemilu.
Sementara kecurangan di Pilpres, menurut Fadli, terkonsolidasi. Sebab kandidat hanya dua. Dia mencontohkan ada kepentingan kekuasaan saat Presiden Joko Widodo menolak cuti.
"Kalau Pilpres kan cuma ada dua kandidat. Kepentingannya juga lebih terkonsolidasi. Terutama kekuasaan, conflict of interest juga besar," jelas Dewan Pengarah BPN itu.
Fadli mengungkap sejumlah kecurangan dalam pemilihan legislatif. Seperti, ada pemindahan suara ke partai lain, sampai masalah daftar pemilih.
"Kita lihat di Pileg itu beda frontnya dengan Pilpres. Karena di Pileg itu bahkan di antara partai koalisi pun berkompetisi," terangnya.
Sebelumnya, Capres 02 Prabowo Subianto menolak hasil Pilpres 2019 karena dugaan kecurangan Pemilu. Meski begitu, Ketua Umum Partai Gerindra itu tak memberikan sikap terkait Pileg. Partai-partai pengusungnya juga tak masalahkan hasil Pileg. (mdk/fik)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Gerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.
Baca Selengkapnya
“Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya," kata Ganjar
Baca Selengkapnya
Ahmad Muzani mengaku tidak paham pernyataan Megawati, apalagi kampanye belum dimulai.
Baca Selengkapnya
Todung menyampaikan, dugaan kecurangan Pemilu 2024 terjadi sejak masa prapencoblosan hingga setelah pencoblosan.
Baca Selengkapnya
Hasto mengatakan peran Polri yang tak netral selama pemilu berlangsung.
Baca Selengkapnya
PKB, Partai NasDem, dan PKS menyatakan mendukung usulan hak angket.
Baca Selengkapnya
Ketua Tim Penjadwalan Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud Aria Bima menyoroti banyaknya kecurangan pada Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat mengungkapkan, PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi
Baca Selengkapnya
PDIP melampirkan bukti-bukti kuat yang bisa mengungkap adanya kecurangan di Pileg 2024.
Baca Selengkapnya
Melalui tim hukumnya, KPU membantah tudingan Partai Garuda yang menyebut pihaknya telah menggelembungkan suara partai lain dengan mengambil suara pemilihnya.
Baca Selengkapnya
Gerindra tidak ambil pusing memikirkan isu tersebut. Sebab, hal tersebut merupakan isu lama yang hanya diproduksi ulang.
Baca Selengkapnya
Saldi Isra paparkan alasan kenapa harus ada pemungutan suara ulang di beberapa wilayah
Baca Selengkapnya