Alasan Kominfo Soal Stiker Pilpres Pakai Nomor 1 dan 2
Merdeka.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyatakan tak bermaksud mengaitkan nomor urut desain stiker sosialisasi dengan Pilpres 2019. Semuanya sama sekali murni hanya sebagai penanda. Namun demikian, banyak yang menilai pemilihan nomor itu sensitif menjelang Pilpres.
"Kami sudah menyampaikan klarifikasi kami, ya silakan kalau punya pandangan apapun. Kami clear. Pak Menkominfo tidak pernah melakukan upaya apapun terkait dengan Pilpres. Kami selaku Government Public Relation selalu mengkampanyekan agenda bangsa," kata Plt Kepala Humas Kemkominfo, Ferdinandus Setu saat ditemui di kantornya, Gedung Kemkominfo, Jakarta, Jumat (1/2).
Dilanjutkannya, menjelang pemilu selalu segala sesuatunya dikaitkan dengan Pilpres. Termasuk juga tudingan yang dialamatkan ke instansinya. Menurutnya hal itu terlalu berlebihan.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa yang diminta untuk bersikap netral dalam Pilpres 2024? Kedudukan Polri berada di bawah Presiden. Ari meminta institusi kepolisian untuk menjaga kehormatan, profesionalitas, dan integritas, sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan kode etik profesi.
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Kenapa Effendi Simbolon memberi klarifikasi? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Apa isi putusan MK terkait Pilpres? MK menolak seluruh permohonan kubu 01 dan 03. Meski begitu ada tiga hakim yang memberi pendapat berbeda.
-
Siapa yang dilaporkan melanggar aturan Pilpres? Kubu pasangan Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar heran laporan dugaan pelanggaran pemilu terhadap Calon Wakil Presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka tidak diproses.
"Kita hidup ini seakan-akan segala sesuatunya dikaitkan dengan Pilpres. Pilihan itu mau satu atau dua, A atau B, X atau Y, semuanya itu sama. Kalau mau kaitkan lagi, A ya pasti 1, B ya pasti 2. X itu 1 dan Y itu 2. Menurut saya sama. Ketika kita berlebihan mengekspresikan diri ya seperti ini. Sedikit-sedikit dikaitkan dengan Pilpres," ungkap pria yang karib disapa Nando itu.
Sebagaimana diketahui, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyindir aparatur sipil negara (ASN) yang mengaitkan pilihan desain stiker sosialisasi Pemilu nomor dua dengan pilihan saat Pilpres.
Peristiwa itu terjadi saat Rudiantara meminta ratusan pegawai Kemenkominfo memilih stiker sosialisasi Pemilu 2019. Awalnya, dia menunjukkan dua buah stiker. Stiker pertama diberi nomor satu, stiker kedua yang berbeda warna diberi nomor dua.
Rudiantara menegaskan, pertanyaan soal nomor stiker ini tak ada kaitannya dengan pilihan saat Pilpres. Hanya desain stiker.
"Ini tidak ada kaitannya dengan pencoblosan dengan Pilpres nanti. Jangan dikait-kaitkan dengan pencoblosan Pilpres," kata Rudiantara.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ari menegaskan Jokowi tidak pernah mengaitkan proses rekruitmen CPNS dengan pemenangan salah satu pasangan capres-cawapres.
Baca SelengkapnyaBawaslu juga menegaskan laporan dugaan nepotisme Jokowi tak memenuhi unsur pelanggaran pemilu.
Baca SelengkapnyaJokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaPratikno mengakui ada pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh di Istana.
Baca SelengkapnyaVideo di media sosial yang memperlihatkan mobil berpelat merah tengah menurunkan baliho Ganjar-Mahfud untuk dipasang di pinggir jalan.
Baca SelengkapnyaAria Bima juga percaya bahwa Pemilu akan berjalan dua putaran.
Baca SelengkapnyaPlh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak
Baca SelengkapnyaKepastian tidak ditemukan pelanggaran Pemilu setelah Bawaslu memeriksa 11 ASN, Bank BJB dan Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi.
Baca SelengkapnyaKaesang mengingatkan, kompetisi Pilkada ini sebaiknya dijauhkan dari penyebaran berita bohong.
Baca SelengkapnyaDia mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas kebenarannya.
Baca SelengkapnyaDugaan intervensi yang dilakukan Jokowi untuk menguntungkan Prabowo-Gibran juga tidak beralasan secara hukum.
Baca SelengkapnyaCalon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang tidak langsung terlibat dalam kampanye salah satu paslon Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya