Alasan Sekjen DPR Anggarkan Gorden Rumah Dinas: 13 Tahun Tak Diganti, Kayak Kain Pel
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar mengungkapkan alasan pihaknya menganggarkan gorden untuk rumah dinas anggota dewan. Gorden yang ada kondisinya sudah banyak hilang dan seperti kain pel. Apalagi 13 tahun gorden di rumah dinas tidak diganti
"Saya enggak tega menyampaikan itu seperti sudah 13 tahun, seperti kain pel jadi sebagian gorden sana sudah hilang dan enggak bisa dilacak," ujar Indra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3).
"Sebagian itu hilang dan dibuang karena memang sudah lapuk karena sudah tidak memadai," kata Indra.
-
Siapa yang tinggal di rumah dinas di Karawang? Pada masa itu, Annisa dan AHY masih tinggal di rumah dinas di Karawang.
-
Siapa yang protes soal ukuran rumah menteri di IKN? 'Kalau buat saya, jadi lebih kecil. Karena saya nempatin ya (rumah dinas Widya Chandra). Lebih Kecil dari ukuran di Widya Chandra. Bahkan pak Luhut bilang, lho ini Kok kecil? Mestinya bisa dibesarkan. Tetapi dengan konsep Compact city disesuaikan dengan desan pemenang sayembara,' ucap dia.
-
Dimana rumah kader PDIP yang digeledah? Rumah yang digeledah itu diketahui berada jalan Halim perdana Kusuma Bangkalan, Madura, Jawa Timur.
-
Siapa kader PDIP yang digeledah rumahnya? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah seorang anggota DPRD Jawa Timur bernama Mahfud dari Fraksi PDIP.
-
Apa yang diminta DPRD DKI Jakarta terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
Indra mengaku mendapatkan keluhan dari anggota dewan yang tinggal di rumah dinas.
"Kualitas penutup ruangan sehingga kadang-kadang sebagian rumah mengeluh karena dari luar kalau malam terlihat ke dalam," kata Indra.
Gorden yang masih ada banyak yang dibuang penghuni rumahnya karena sudah jelek dan rusak. Sehingga perlu diganti yang baru.
"Karena untuk gorden tertentu untuk udara lembab gak tahan dan dibuang hanya sebagian kecil masih ada dari kantor dan pengadaan 13 tahun lalu," jelas Indra.
DPR menganggarkan puluhan miliar untuk penggantian gorden dan blind. Anggaran tersebut berasal dari APBN 2022.
Berdasarkan situs lpse.dpr.go.id yang dilihat Minggu (27/3), tender itu diberi nama Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata dengan kode tender 732087. Tender tersebut diikuti 49 peserta.
"Tahun anggaran APBN 2022. Nilai pagu paket Rp 48.745.624.000. Nilai HPS paket Rp 45.767.446.332,84," tertulis dalam situs itu.
Lokasi pekerjaan tertulis di Jl. DPR Dalam Tim. No.12, RT.12/RW.5, Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Dalam situs itu, juga dijelaskan perkembangan dari tahap tender saat ini.
"Tahap tender saat ini evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga," tulis situs itu.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengecek langsung kondisi perumahan rumah dinas Anggota DPR di Kalibata.
Baca SelengkapnyaSekjen DPR mengakui 45 persen rumah dari sekitar 596 rumah yang ada di Kompleks Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI masih dalam kategori layak untuk dihuni.
Baca SelengkapnyaRumah-rumah di perumahan itu hanya terlihat sedikit kusam.
Baca SelengkapnyaIndra tidak menjelaskan detail ketika ditanya tentang temuan sejumlah bukti elektronik oleh KPK
Baca SelengkapnyaAnggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan yang mulai berlaku sejak mereka dilantik sebagai anggota dewan terpilih pada 1 Oktober lalu.
Baca SelengkapnyaTernyata tidak semua rumah dinas DPR bisa disebut tidak layak huni, sebab kondisinya masih terbilang kokoh.
Baca SelengkapnyaIndra pada pemeriksaan hari ini batal karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.
Baca SelengkapnyaSekjen DPR Indra Iskandar sebelumnya bersama enam orang lain dicegah KPK ke luar negeri terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek rumah DPR.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR periode ini tak dapat RJA lantaran kondisi rumah sudah tua, dan biaya perawatan sudah tak seimbang dengan anggaran
Baca SelengkapnyaAdapun tergugat dalam permohonan praperadilan Indra Iskandar adalah KPK RI.
Baca SelengkapnyaPenggeledahan tersebut untuk mengumpulkan bukti kasus dugaan korupsi proyek pengadaan rumah dinas DPR RI.
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan masih membahas mengenai rencana ke depan terkait pengelolaan rumah dinas DPR.
Baca Selengkapnya