Alat kampanye belum terpasang, timses Sudirman Said protes ke KPU Jateng

Merdeka.com - Partai pengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jateng nomor urut dua, Sudirman Said-Ida Fauziyah melayangkan protes ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Alasannya, alat peraga kampanye (APK) yang difasilitasi KPU hingga saat ini belum terpasang.

Sekretaris DPD Gerindra Jawa Tengah Sriyanto Saputro menilai pemasangan APK cenderung lambat padahal masa kampanye sudah hampir satu bulan. Dia mengaku sudah mengecek langsung keberadaan APK di setiap daerah. Hingga saat ini tak ada satupun APK dari KPU yang dipasang.

"Bahkan, dilematis ketika APK yang diproduksi tim pemenangan paslon malah diberedel. Mungkin tidak masalah kalau KPU memang sudah memasang APK seperti yang semestinya," ujarnya, Selasa (13/3).

Sesuai aturan KPU, seharusnya sudah ada pemasangan lima baliho di tiap kabupaten/kota, ditambah dua spanduk di dua desa atau kelurahan dan 20 umbul-umbul kecamatan.

Menurutnya, keterlambatan pemasangan APK bisa mempengaruhi atmosfer penyelenggaraan Pilkada. Sosialisasi masa kampanye menjadi kurang maksimal.

"Kami merasa sangat dirugikan. Kenapa sampai seperti ini? Apa karena produksinya disentraliasi? Kan bisa disebar, jangan hanya di satu titik saja, biar cepat," kata Sriyanto.

KPU Jateng dinilai terkesan mengulur waktu pemasangan APK mengingat sampai sekarang banyak bahan kampanye di kantor sekretariat partainya.

Ketua KPU Jateng, Joko Purnomo mengakui lambannya pemasangan APK. Dia berdalih ada koreksi desain yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan gambar tokoh yang dilarang dipasang pada APK.

Dia juga tak segan mengakui ada kegagalan lelang tender pencetakan APK. Joko menegaskan, sebenarnya sudah menggunakan sistem lelang cepat. Tapi karena ada ada masalah teknis, jadi gagal dan menyebabkan produksi APK terlambat.

"Kalau gagal lelang kan karena rekanan. Sesuai mekanisme yang berlaku, harus ada lelang lagi. Tapi ini sudah selesai, tinggal menancapkan saja," tuturnya.

Penyebab molornya pemasangan APK karena penentuan lokasi pemasangan. Beberapa titik pemasangan APK baru ditentukan KPU kabupaten/kota karena persoalan keputusan bupati/wali kota.

"Semua sudah beres, kok. Tapi mengenai kapan APK akan didistribusikan, kami belum bisa memastikan," paparnya.