Ali Mochtar: Pemerintah dalam konsep agama tak boleh difitnah dan dicaci
Merdeka.com - Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, pemerintah tidak boleh difitnah dan dicaci maki. Justru pemerintah harus didukung oleh rakyat.
"Pemerintah dalam konsep agama itu tidak boleh difitnah, dicaci maki. Menurut konsep Alquran, Injil, Taurat, Zabur, itu pemerintah itu adalah representasi Tuhan di muka bumi," kata Ngabalin di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/5).
Politisi Partai Golkar ini mengaku heran belakangan ini pemerintah menjadi sasaran fitnah dan hujatan. Padahal, pemerintah tidak pernah mendzalimi rakyatnya.
-
Apa pesan yang diberikan Kapolri? Kapolri memberi arahan agar Theodore bisa mempersiapkan segalanya sebelum berdinas seusai dilantik sebagai perwira. 'Kemarin saya bisa diberikan kesempatan berbincang-bincang sama Bapak Kapolri. Di situ Bapak Kapolri menitipkan pesan ke saya terutama untuk bagaimana kelanjutan pada saat dinas dan bekal apa saja yang perlu saya persiapkan,' kata Theodore.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Siapa yang dilaporkan karena diduga menghina Presiden? Butet dilaporkan karena diduga hina Presiden Joko Widodo.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Siapa yang ditugaskan PDIP untuk melobi PKB? Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDIP untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,' kata Basarah dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (17/11).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
"Saya harus menyampaikan bahwa tidak ada kezaliman yang dilakukan pemerintah ini. Tidak ada kebohongan, tidak ada kemunafikan, tidak ada tipu menipu," tegasnya.
Ngabalin menuturkan, umat Islam yang merupakan kelompok mayoritas di tanah air seharusnya mendukung kerja pemerintah. Dalam Alquran sudah dijelaskan bahwa umat Islam harus taat kepada Allah, Rasul, dan wakil Allah di muka bumi. Wakil Allah inilah yang dimaknai sebagai pemerintah.
Sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Badan Koordinasi Mubalig Seluruh Indonesia, Ngabalin menyadari dia punya tanggung jawab besar untuk memberikan pemahaman baik kepada bawahannya. Dia berjanji akan memberikan penjelasan kepada kelompok Islam yang kontra terhadap pemerintah.
"Sebagai orang yang dituakan komunitas saya, saya bertanggung jawab. Kalau enggak, kita bisa dihukum sama Allah. Saya berkewajiban kasih tahu bahwa pemerintah ini baik, pemerintah ini menjalankan satu tugas yang mulia, wakil Tuhan di muka bumi," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Basuki menekankan bahwa dia tidak akan memberikan arahan para PNS di kementeriannya untuk memilih pasangan calon tertentu.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam, Mahfud MD tegas mengingatkan, TNI Polri dan ASN untuk netral dalam pemilu 2024. Dia ingin tercipta Pemilu yang bermartabat.
Baca SelengkapnyaMenteri Agama Yaqut Cholil Qoumas panas cekcok dengan pengurus PKB.
Baca SelengkapnyaASN dilarang like dan komen di akun media sosial capres-cawapres.
Baca SelengkapnyaKepala Staf Kepresidenan Moeldoko merespons tegas pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla yang mengkritik netralitas Presiden Jokowi di Pilpres 2
Baca SelengkapnyaKetum MUI Kiai Haji Anwar Iskandar meminta calon Presiden dan Wakil Presiden hingga pimpinan partai politik hati-hati dalam bercanda soal agama.
Baca SelengkapnyaHasan menilai hari ini proses demokrasi tampak luar biasa. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan memainkan peran dalam proses berdemokrasi.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengklaim dirinya dan Anies Baswedan secara tegas menolak politik identitas.
Baca Selengkapnyalkifli Hasan sepakat dengan Jokowi bahwa tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye.
Baca SelengkapnyaMoeldoko meminta masalah netralitas tak sekedar dilihat kacamata subjektivitas.
Baca SelengkapnyaAndika mengakui, tekanan terhadap aparat negara agar membantu salah satu calon tertentu pasti ada.
Baca SelengkapnyaYaqut terancam sanksi dari PKB, namun dia menegaskan tidak akan mengubah pernyataannya.
Baca Selengkapnya