Ali Ngabalin jadi komisari BUMN, Gerindra bilang bangsa ini akan hancur
Merdeka.com - Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin diangkat sebagai anggota dewan komisaris Angkasa Pura I. Gerindra mengkritik posisi komisaris harusnya diisi profesional bukan berlatarbelakang politik.
"Jabatan di komisaris apalagi di direksi bukan jabatan politik, bukan jabatan publik tapi jabatan orang-orang yang profesional. Hendaknya jabatan-jabatan itu diisi oleh orang-orang profesional bukan bagi-bagi kekuasaan dan bukan bagi-bagi kue," kata Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (20/7).
Riza menyebut, praktik bagi-bagi jabatan tersebut bakal merusak BUMN, sampai merusak negara.
-
Siapa yang dilantik jadi Staf Ahli Kemnaker? Adapun pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang baru dilantik adalah Darmawansyah, sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, serta Fahrurozi Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional.
-
Kenapa Kemnaker butuh Staf Ahli? Dalam sambutannya, Menaker mengatakan, Staf Ahli memiliki tugas memberikan telaah serta rekomendasi mengenai masalah tertentu dan isu-isu strategis.'Saya berharap, Pejabat Tinggi Madya yang baru dilantik ini mampu berperan dalam pengambilan keputusan untuk menghadapi dinamika dunia ketenagakerjaan terutama yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja, penurunan tingkat kemiskinan, serta peningkatan kualitas SDM,' ucap Menaker.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
"Kalau ini yang dilakukan bagi kekuasaan karena teman sodara kerabat kroni dan sebagainya, maka yang hancur bukan hanya BUMN, maka bangsa ini akan hancur," kata dia.
Bahkan, menurut Riza di masa kepimpinan Joko Widodo banyak pendukungnya diberikan posisi di pemerintahan. Dia berharap pemerintah lebih bijak mengisi jabatan strategis di BUMN, dengan orang-orang yang berkompeten.
"Kita coba lihat di zaman Jokowi, diisi karena pendukung diisi karena kerabat karena pengamat-pengamat selama ini mendukung pemerintah jadi dubes jadi komisaris banyak. Harapan kami tentu pemerintah harus bijak jangan sampai jabatan ini diisi karena faktor-faktor di luar profesionalisme," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mereka yang duduk di kursi komisaris adalah orang yang dianggap negara memiliki kemampuan mumpuni.
Baca SelengkapnyaKalau ada komisaris BUMN yang bergabung dengan tim pemenangan harus mengundurkan diri dari jabatannya.
Baca SelengkapnyaPendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mendapatkan kursi untuk menduduki jabatan sebagai komisaris di BUMN.
Baca SelengkapnyaArya bilang setiap proses korporasi yang dijalankan di BUMN selalu melibatkan DPR.
Baca SelengkapnyaGanjar mengaku tidak kaget atas fenomena BUMN Karya merugi meski memperoleh proyek infrastruktur.
Baca SelengkapnyaHal ini dilakukan setelah Abdee dan Slank memutuskan mendukung paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Baca SelengkapnyaSejumlah pejabat bahkan rela mengundurkan diri demi berjuang bersama Ganjar-Mahfud untuk memenangi Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaMantan Juru Bicara Anies-Sandiaga pada Pilkada DKI Jakarta 2017, membeberkan fenomena 'ordal' di masa Gubernur Anies Baswedan
Baca SelengkapnyaInternal Golkar kembali panas jelang Munas pemilihan ketua umum
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan mengungkapkan sosok yang menjadi ketua Tim Nasional (Timnas) Pemenangan
Baca SelengkapnyaDewan Pertimbangan Timnas AMIN, Awalil Rizky menyebut Anies-Cak Imin justru bakal membenahi tata kelola BUMN
Baca SelengkapnyaMenteri BUMN Erick Thohir merombak susunan dewan komisaris PT PLN (Persero). Nama Burhanuddin Abdullah dan Andi Arief masuk dalam daftar dewan komisaris.
Baca Selengkapnya