Follow
AM Fatwa apresiasi caketum Golkar yang tolak bayar mahar Rp 1 M
Merdeka.com - Ketua Badan Kehormatan DPD AM Fatwa mengapresiasi dua calon ketua umum (caketum) Partai Golkar Syahrul Yasin Limpo dan Indra Bambang Utoyo atas keteguhan sikapnya dengan menolak atau tidak mau membayar iuran wajib Rp 1 miliar sebagai syarat maju sebagai caketum pada munaslub Golkar.
Menurut Fatwa, sikap kedua tokoh Golkar tersebut dinilai bukan hanya untuk kepentingan partai itu saja tetapi juga bagi partai politik lain yang tengah dilanda kemunduran etika dan moral.
"Karena itu merusak etika dan moral serta pembinaan kader dalam rangka membangun sistem kepartaian yang sehat," ungkap Fatwa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/5).
-
Mengapa moral dan etika di pendidikan dianggap gagal? Institusi Pendidikan disebut menyumbang terjadinya degradasi etika penyelenggara negara. Pendidikan yang seharusnya menjadi agen perubahan moral, dianggap gagal dalam menjalankan perannya.
-
Apa itu pelanggaran kode etik Pemilu? Pelanggaran kode etik pemilu merujuk pada tindakan yang melanggar etika atau norma-norma penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji yang diucapkan sebelum mereka menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.
-
Siapa yang mengabaikan moral di dunia politik? 'Orang-orang, tanpa memandang usia atau ideologi, lebih bersedia terlibat dalam perilaku dan penilaian yang tidak bermoral jika perilaku tersebut berada dalam ranah politik,' kata Hull.
-
Kenapa DKPP menilai KPU melanggar kode etik? Komisioner KPU sebagaimana kami pahami saat ini ya sepertinya dikenai sanksi karena adanya dianggap melakukan kesalahan teknis bukan pelanggaran yang substansif,' ujar dia.
-
Mengapa moral diabaikan di dunia politik? Penelitian mereka memperlihatkan sikap bermusuhan terhadap kelompok oposisi atau mereka yang pandangan politiknya berbeda menjadi faktor pendorong untuk mengabaikan moral ketika orang berada di ranah politik.
-
Apa saja sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu? Ketika terjadi pelanggaran tersebut, ada sejumlah sanksi yang dikenakan untuk pelaku, yaitu: Teguran tertulis, yaitu pemberian peringatan secara tertulis kepada penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik. Teguran tertulis bisa dalam bentuk peringatan biasa atau peringatan keras.Pemberhentian sementara, yaitu penghentian sementara penyelenggara pemilu dari jabatan dan/atau tugasnya selama kurun waktu tertentu.Pemberhentian tetap, yaitu penghentian permanen penyelenggara pemilu dari jabatan dan/atau tugasnya.
Fatwa mengatakan, cita-cita demokrasi yang sehat akan besar pengaruhnya terhadap kehidupan bernegara pemerintahan yang mutlak. Oleh karenanya, harus dimulai dari kehidupan partai yang sehat. Menurutnya, semua pejabat negara berikut pejabat pemerintahan hakikatnya bersumber dari kekuasaan partai.
"Kiranya sudah waktunya sumber utama keuangan partai berasal dari APBN, sehingga keuangan partai terbuka diketahui rakyat," pungkasnya.
(mdk/hrs)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Samsul Ma'arif juga mengapresiasi sikap Airlangga yang selama ini memiliki kepedulian terhadap pesantren.
Baca Selengkapnya
Belakangan ini, isu Munaslub berembus kencang untuk melengserkan Airlangga dari kursi Ketum Golkar.
Baca Selengkapnya
JK menegaskan untuk dapat menjadi Ketua Umum Partai Golkar perlu modal yang cukup banyak.
Baca Selengkapnya
Waketum Golkar curiga ada penumpang gelap dengan kemunculan gagasan Munaslub melalui orang yang mengaku anggota Dewan Pakar Golkar.
Baca Selengkapnya
Dewan Pimpinan Pusat Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk seluruh kader di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Menanggapi sanksi Ketua KPU, Cak Imin meminta semua pihak jangan bermain-main dengan demokrasi dan etika di Indonesia.
Baca Selengkapnya
PDIP mengingatkan Gibran untuk segera mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA).
Baca Selengkapnya
Putra Presiden Jokowi itu menanggapi santai sindiran pedas dari putri Megawati Soekarnoputri.
Baca Selengkapnya
Partai Golkar solid dan tengah fokus merebut kemenangan baik pilpres maupun pileg dan pilkada di 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya
Dalam forum klarifikasi, Dewan Etik mempersilahkan Lawrence menjelaskan latar belakang pernyataannya terkait wacana munaslub.
Baca Selengkapnya
Perbuatan Gazalba Saleh disebut merusak kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Agung RI
Baca Selengkapnya
Ketua Dewan Penasihat Golkar Luhut Binsar Pandjaitan bicara lantang di hadapan kader partainya.
Baca Selengkapnya