Amankan Pilkada Purbalingga, polisi kerahkan 1.200 anggota
Merdeka.com - Kepolisian Resor (Polres) Purbalingga, Jawa Tengah, menyiagakan 1.200 personel gabungan buat pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) Purbalingga, berlangsung besok. Jumlah personel itu merupakan kekuatan gabungan dari tiga perempat anggota Polres Purbalingga, BKO TNI, Brimob, dan perbantuan personel dari polres kabupaten tetangga.
"Nanti ada 494 personel polisi yang berjaga sebagai PAM pemungutan suara di TPS sebagai pengamanan inti. Kemudian sebagai pengamanan pendukung lainnya kami siapkan dari Dalmas, satuan Sabhara, Brimob serta TNI dan sipil," kata Kepala Polres Purbalingga, Ajun Komisaris Besar Anom Setiadji, usai pelaksanaan Apel Pergeseran Pasukan Pengamanan TPS Pilkada 2015 di GOR Goentoer Darjono, Selasa (8/12).
Anom menambahkan, selama tahapan pemungutan dan penghitungan suara mendapat bantuan 160 personel BKO dari Brimob Purwokerto, Polres Cilacap, dan Polres Banyumas. Termasuk kekuatan siaga dari TNI berjumlah 150 dan personel Linmas TPS sebanyak 3.258 personel langsung diserahterimakan dari Pj Bupati, Budi Wibowo, kepada Kapolres. Menurut Anom, hingga saat ini kondisi keamanan di Purbalingga masih terkendali dan kondusif.
-
Apa yang aman menjelang pemilu? Kepolisian Resor Indragiri Hulu (Inhu), Polda Riau memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji aman menjelang Pemilu 2024.
-
Siapa yang bertanggung jawab untuk pengamanan pilkada? Pastikan kesiapan pengamanan guna menjamin terselenggaranya pilkada berjalan aman dan lancar dari awal hingga akhir.
-
Bagaimana TNI memastikan keamanan Pilkada? Perhatikan tentang situasi terkini, indeks kerawanan pilkada, kemungkinan perkembangan situasi, jumlah personil yang diturunkan hingga langkah-langkah antisipasi,' katanya kepada para Dansat.
-
Kenapa Pemilu di Banyuwangi perlu kondusif? “Silaturahmi ini untuk bersinergi dengan anak muda utamanya para mahasiswa untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menuju pemilu serentak,“ kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
-
Bagaimana cara PKD mengawasi Pilkada? PKD memiliki tugas sebagai berikut: 1. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas: Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap Pelaksanaan kampanye Pendistribusian logistik Pemilu Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di wilayah kelurahan/desa. Mengawasi, memelihara, dan merawat arsip berdasar jadwal retensi arsip sesuai ketentuan peraturan perundangan Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
-
Bagaimana PKD memastikan integritas Pilkada 2024? Sebagai lembaga pengawas, PKD akan menjadi sosok yang penting untuk memastikan integritas, transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemungutan suara dan perhitungan hasil Pemilu di tingkat lokal.
"Kalau Purbalingga dikatakan termasuk daerah yang agak rawan, barangkali itu penilaian dari pimpinan. Tetapi kami di lapangan merasakan segala sesuatunya berlangsung dengan baik dan konsusif. Hasil evaluasi tahapan sebelumnya semua berlangsung dengan baik dan aman," ucap Anom.
Hingga sejauh ini, lanjut Anom, ada sejumlah pelanggaran dalam tahapan kampanye. Namun, kata dia, seluruh pelanggaran telah diselesaikan melalui mekanisme penegakan hukum terpadu (Gakumdu). Dari catatannya, sudah ada tujuh perkara diproses melalui Gakumdu.
"Semua dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya protes dari pasangan calon. Kemarin ada satu lagi yang sedang diproses," ujar Anom.
(mdk/ary)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sinergitas yang baik antara TNI, Polri, dan Pemprov Jabar menjadi modal kuat dalam mewujudkan hal itu.
Baca SelengkapnyaIndragiri Hilir tercatat sebagai daerah dengan jumlah TPS terbanyak di Provinsi Riau.
Baca SelengkapnyaPersonel TNI-Polri terus melakukan patroli dan cooling system di berbagai wilayah
Baca SelengkapnyaKepolisian memprioritaskan pengamanan Pilkada serentak agar berjalan lancar.
Baca SelengkapnyaDalam arahannya ketua tim menyampaikan untuk menjaga netralitas kepada seluruh personel
Baca SelengkapnyaPemerintah sudah memetakan tingkat kerawanan Pilkada serentak.
Baca SelengkapnyaPemilihan ulang terjadi karena ada pemilih yang tidak terdaftar di DPT Rohil.
Baca SelengkapnyaSeluruh personel itu akan ditempatkan di 12 kabupaten kota.
Baca SelengkapnyaPatroli Skala Besar ini dalam rangka menciptakan situasi kondusif selama pelantikan presiden terpilih khususnya di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
Baca SelengkapnyaAndrian mengaku pihaknya juga melaksanakan sistem pengamanan kota, apel gelar pasukan, serta serangkaian sosialisasi.
Baca SelengkapnyaDiketahui, debat perdana ini dilakukan di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Minggu (6/10).
Baca SelengkapnyaKapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal memimpin apel gelar pasukan dalam Operasi Mantap Praja Lancang Kuning menjelang Pilkada Serentak 2024.
Baca Selengkapnya