Amankan Suara Pemilu 2019, PDIP Ingatkan Kadernya Awasi Formulir C6
Merdeka.com - Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat meminta para kader di Kota Medan untuk mengawasi administrasi persyaratan Pemilu jelang hari H. Salah satu yang terpenting adalah mengawasi formulir C6 atau undangan KPU untuk memilih.
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan arahan dalam konsolidasi pileg dan Pilpres 2019 mendatang di Garuda Plaza Hotel, Medan.
"Tolong dijaga, diawasi formulir C6, jangan sampai pendukung-pendukung kita tidak mendapat surat panggilan," ucap Djarot di lokasi, Sabtu (15/12/2018).
-
Bagaimana cara PKD mengawasi Pilkada? PKD memiliki tugas sebagai berikut: 1. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas: Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap Pelaksanaan kampanye Pendistribusian logistik Pemilu Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di wilayah kelurahan/desa. Mengawasi, memelihara, dan merawat arsip berdasar jadwal retensi arsip sesuai ketentuan peraturan perundangan Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
-
Mengapa pengawasan pemilu sangat penting bagi demokrasi di Indonesia? Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Dengan adanya pengawasan yang baik, proses pemilu akan berjalan secara fair dan tidak terjadi manipulasi atau kecurangan.
-
Siapa saja yang harus terlibat dalam menjaga kerukunan di pemilu? Cara ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Masing-masing harus saling mendukung untuk menciptakan demokrasi yang sesuai dengan asas luber jurdil.
-
Mengapa peran pengawas pilkada 2024 penting? Pada Pilkada 2024, peran pengawas semakin penting mengingat dinamika politik yang semakin kompleks dan teknologi yang semakin canggih.
-
Siapa yang mengawasi Pilkada? Diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota.
Dia menceritakan pengalamannya, bagaimana saat maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara 2018 lalu. Saat itu banyak pendukungnya tak memperoleh formulir C6.
"Itu terjadi kemarin di Medan, pendukung Djoss (Djarot-Sihar), tidak diundang," kata Djarot.
Karena itu, masih kata dia, meminta para kader pada pemilu 2019 memastikan bahwa para pendukung Jokowi-Ma'ruf dan PDIP memperoleh itu.
"Pastikan dia memilih Jokowi-Ma'ruf Amin, pastikan ia memilih PDI Perjuangan," ungkap Djarot.
Selain itu, Djarot meminta kader untuk memperkuat para saksi di Pemilu nanti. Bahkan, Djarot meminta para kader kalau perlu jemput para kader yang sakit agar bisa menyalurkan hak pilihnya.
"Kedua apa, perkuat saksi kita. Bukan hanya mengawal suara, kalau bisa jemput pemilih, yang sakit, ada angkutan jemput, jemput," tuturnya.
Djarot mewanti-wanti rendahnya partisipasi politik di kota Medan. Agar partisipasi politik tinggi, Djarot mengimbau pra kadernya agar masif menyosialisasikan program Jokowi dari pintu ke pintu.
"Medan terkenal tingkah partisipasi politik rendah. Saya perkirakan pilpres bisa 75 atau 80 persen. Pastikan tingkat partisipasi tinggi, makanya programnya door to door. Sampaikan siapa Pak Jokowi dan Kiyai Ma'ruf Amin. Bandingkan Pak Jokowi dengan sebelah," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Djarot menegaskan tak ada instruksi khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait hak angket
Baca SelengkapnyaHadi menjelaskan, salah satu alasan pulau Jawa menjadi wilayah yang krusial lantaran memiliki jumlah penduduk paling banyak.
Baca Selengkapnyaegawati meminta kader untuk menyiapkan semuanya termasuk antisipasi agar kejadian anomali di Pilpres dan Pileg 2024 tak terulang di Pilkada.
Baca SelengkapnyaKetua KPU RI Mochamad Afifudin meminta kepada masyarakat untuk dapat mengecek apakah terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPDIP menilai pilkada merupakan satu kesatuan kekuatan partai dengan paslon dengan tim pemenangan yang menyatu dengan rakyat.
Baca SelengkapnyaTahap pertama pengadaan logistik Pemilu telah mencapai separuhnya.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat menilai, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi yang terburuk pascareformasi.
Baca SelengkapnyaUntuk mewujudkan pilkada yang aman dan damai, menurut Menko Hadi semua pihak wajib menjaga stabilitas politik dan hukum
Baca SelengkapnyaPolisi mengajak masyarakat termasuk para pekerja untuk tidak golput di Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaRakernas ke-V PDIP akan merumuskan garis besar strategi pemenangan untuk Pilkada Serentak 2024.
Baca SelengkapnyaRapat koordinasi itu dipimpin Megawati Soekarnoputri bersama Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.
Baca SelengkapnyaKetika Suhartoyo hendak meminta kuasa hukum Pemohon untuk membacakan permohonan, Hasyim menginterupsi untuk meminta izin meninggalkan persidangan.
Baca Selengkapnya