Ambang batas calon presiden diprediksi bikin alot rapat RUU Pemilu
Merdeka.com - Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi PPP Ahmad Baidowi (Awiek) mengatakan pengambilan keputusan soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold akan alot dalam rapat Pansus RUU Pemilu pada Selasa (13/6) besok. Saat ini, sikap fraksi-fraksi ambang batas presiden mengerucut pada empat opsi, yaitu 0 persen, 10-15 persen sama dengan parliamentary threshold, dan 20 persen.
"Dari lima isu krusial sepertinya tinggal angka presidential threshold yang akan alot antara usulan 0 persen, sama dengan parliamentary threshold, 10-15 persen atau 20 persen," kata Awiek melalui keterangan tertulisnya, Senin (12/6).
Dalam rapat (8/6) kemarin, Pansus telah sepakat pengambilan keputusan 5 isu krusial dilakukan dengan sistem paket dimana tiap fraksi akan menyiapkan opsi masing-masing. Rencananya, 5 isu krusial dalam RUU Pemilu itu akan diputuskan dalam rapat tersebut. Namun, akhirnya diskrosing karena mengalami jalan buntu.
-
Kenapa sengketa Pilpres 2024 dianggap kompleks? 'Kita tetap akan optimistis sepanjang yang secara maksimal bisa kami lakukan,' kata Suhartoyo di Pusdiklat MK, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, seperti dikutip Kamis (7/3). Meski dalam batas penalaran yang wajar, Suhartoyo menjelaskan bahwa waktu 14 hari terasa tidak mungkin menyidangkan dan memutus sengketa hasil yang kompleks dengan dugaan kecurangan. Apalagi jika pihak berperkara yang mengajukan bisa lebih dari satu pihak. Namun, berkaca pada periode 2019, Suhartoyo menegaskan MK bisa bekerja sesuai waktu yang ditetapkan.
-
Apa penyebab perselisihan hasil pemilu? Perselisihan hasil pemilu merujuk pada ketidaksepakatan atau konflik yang timbul terkait dengan proses pemilihan umum.
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
-
Bagaimana DPR ingin Pemilu 2024 berjalan? Terakhir, Sahroni pun berharap agar Pemilu 2024 yang akan terjadi dalam kurun waktu beberapa hari lagi ini, dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya konflik-konflik.
-
Apa yang akan diputuskan KPU hari ini? KPU bakal memutuskan hasil rekapitulasi perolehan suara untuk Pemilu 2024 hari ini, Rabu (20/3).
-
Apa yang dikhawatirkan Tim Hukum AMIN soal Pilpres 2024? “Jangan ada intervensi kekuasaan dalam penyelenggaraan Pilpres yang ditujukan untuk memenangkan paslon tertentu. Jika itu dilakukan, maka keutuhan bangsa menjadi terancam dan potensi konflik di tengah masyarakat bisa terjadi,“ ujar Ari, Jumat (15/12).
Saat masa skorsing, setiap fraksi diminta melakukan lobi terkait mekanisme pengambilan keputusan dan 5 isu krusial yang tersisa. Terkait mekanisme pengambilan keputusan RUU Pemilu itu, PPP prinsipnya bisa kompromi dengan sistem apapun apakah per isu ataukah per klaster.
Hanya saja, terdapat perbedaan pandangan pada sistem kluster yakni sistem paket isu pilihan atau dibahas per paket secara keseluruhan.
"Khusus per klaster rupanya masih ada perbedaan pandangan apakah sistem paket isu pilihan atau cara pembahasannya per paket secara bersama untuk dicarikan kompromi," terangnya. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Setelah mendengar pandangan Mendagri dan Menkum HAM, Baleg DPR langsung menutup rapat kerja dengan membentuk panitia kerja terdiri dari 40 orang.
Baca SelengkapnyaRapat terbilang digelar cukup cepat. Dimulai sekira pukul 10.00 Wib, langsung dibentuk Panja RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaRapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca SelengkapnyaRUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR
Baca SelengkapnyaAnggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)
Baca SelengkapnyaBawaslu akan mengawasi dan memastikan akan ikut serta dalam rapat konsultasi terkait pembahasan revisi PKPU 8 Tahun 2024 di DPR.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaDasco menyatakan, aturan berkaku soal Pilkada tetap mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaMateri revisi ditargetkan sudah disepakati serta disahkan dibawa ke Rapat Paripurna DPR, pada malam harinya
Baca SelengkapnyaKemenkumham belum mendapatkan arahan dari Presiden usai DPR RI membatalkan pengesahan RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaUsulan penundaan Pemilu 2024 kali ini diutarakan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaRapat Paripurna DPR RI sedianya merupakan agenda wajib untuk dihadiri para legislator.
Baca Selengkapnya